Suara.com - Baru-baru ini, Presiden Prabowo Subianto meminta jajaran kejaksaan dan kepolisian untuk melakukan evaluasi dan koreksi terhadap proses penegakan hukum.
Adapun hal itu disampaikan Prabowo dalam acara penyerahan uang sitaan senilai Rp13,2 triliun oleh Kejaksaan Agung (Kejagung) di kasus korupsi persetujuan ekspor Crude Palm Oil (CPO) minyak kelapa sawit periode 2021-2022.
"Ini saya ingatkan karena juga kejaksaan termasuk lembaga yang harus koreksi diri juga," ujar Prabowo di Gedung Utama Kejagung, Senin, 20 Oktober 2025.
"Kita tidak ingin mencari-cari masalah, saya ingatkan terus kejaksaan, kepolisian jangan kriminalisasi sesuatu yang tidak ada untuk motivasi apapun," sambung Prabowo.
Prabowo mengingatkan agar kedua lembaga tersebut melakukan evaluasi dan koreksi diri.
Prabowo meminta jangan ada lagi kasus kriminalisasi yang dilakukan terhadap rakyat-rakyat kecil.
"Jangan mencari-cari perkara apalagi terhadap orang kecil, orang lemah itu hidupnya sudah sangat susah. Jangan diperberat oleh mencari-cari hal yang tidak perlu dicari," tegasnya.
Lebih lanjut, Prabowo juga memerintahkan agar seluruh aparat penegak hukum dapat menggunakan hati nuraninya saat bekerja.
Jangan sampai, kata dia, masih ada istilah hukum yang tumpul ke atas dan tajam ke bawah di masyarakat.
"Penegak hukum harus punya hati. Harus punya hati, jangan istilahnya apa, tumpul ke atas, tajam ke bawah. Itu zalim itu, itu angkara murka, jahat. Orang kecil, orang lemah harus dibela, harus dibantu," tuturnya.
Ia pun lantas memaparkan beberapa kasus yang sempat terjadi seperti penangkapan anak SD karena mencuri ayam.
Menurutnya penegakan hukum di kasus tersebut sangat tidak masuk akal.
"Saya ingat benar, ada anak SD, anak di bawah umur ditangkap karena mencuri ayam. Saya ingat benar itu. Ini tidak masuk di akal," tuturnya.
"Hakim, Jaksa ada apa ngejar, iya kan. Anda pasti ingat peristiwa itu. Ada lagi ibu-ibu ditangkap mencuri pohon. Mungkin ingat juga peristiwa itu. Ada apa?," imbuhnya.
TERPOPULER
