Infografis
-
Kementerian Haji dibentuk atas permintaan langsung dari pemerintah Arab Saudi.
-
Pemerintah Saudi hanya mau berurusan dengan pejabat setingkat menteri untuk haji.
-
Prabowo akhirnya menaikkan status badan menjadi kementerian demi kelancaran urusan.
Suara.com - Presiden Prabowo Subianto blak-blakan mengungkap alasan fundamental di balik pembentukan Kementerian Haji dan Umrah yang baru dibentuk beberapa Waktu lalu.
Ternyata, keputusan untuk menaikkan status badan menjadi kementerian bukan murni inisiatif domestik, melainkan respons langsung atas permintaan pemerintah Arab Saudi.
Dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Prabowo menjelaskan bahwa langkah ini diambil untuk menyesuaikan diri dengan protokol diplomatik yang berlaku di Kerajaan Arab Saudi.
"Kita mendirikan Kementerian Haji atas permintaan pemerintah Arab Saudi," kata Prabowo, Senin (20/10/2025).
Prabowo menceritakan bahwa pemerintah Arab Saudi secara spesifik meminta agar urusan haji Indonesia diwakili oleh seorang pejabat setingkat menteri, sesuai dengan struktur pemerintahan mereka.
"Karena dia bilang, ‘kami urusan haji adalah dengan Menteri Haji'. Jadi minta urusannya sama pejabat," kata Prabowo.
Ia mengungkapkan bahwa sebelumnya, Pemerintah Indonesia sempat menawarkan Kepala Badan Penyelenggara (BP) Haji—saat itu dijabat oleh Irfan Yusuf—sebagai mitra diskusi.
Namun, tawaran tersebut ditolak secara halus karena tidak memenuhi standar protokoler mereka.
"Oke ini Kepala Badan, tetapi nggak, dia [pemerintah Arab] maunya menteri, ya sudah, apa boleh buat kita menyesuaikan," kata Prabowo.
Baca Juga: Gus Irfan Minta Kejagung Dampingi Kementerian Haji dan Umrah Cegah Korupsi
Pengakuan ini menunjukkan bahwa pembentukan kementerian baru tersebut merupakan langkah strategis untuk memastikan kelancaran dan efektivitas koordinasi penyelenggaraan haji dan umrah antara kedua negara.
