Infografis
- Menteri Haji dan Umrah, Mochamad Irfan Yusuf, secara resmi menyerahkan 200 nama calon pejabat kementeriannya kepada KPK
- Langkah proaktif ini bertujuan untuk memastikan integritas dan mencegah potensi masalah korupsi
- Nama-nama yang diajukan tidak termasuk level Direktur Jenderal dan berasal dari seleksi internal Ditjen PHU
Suara.com - Sebuah langkah preventif diambil oleh Kementerian Haji dan Umrah di bawah kepemimpinan Menteri Mochamad Irfan Yusuf. Tidak main-main, sekitar 200 nama yang diproyeksikan untuk mengisi pos-pos strategis di kementerian baru tersebut telah diserahkan langsung kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk diperiksa secara mendalam latar belakang dan rekam jejaknya.
Langkah ini setelah pertemuan audiensi antara jajaran Kementerian Haji dan Umrah dengan pimpinan lembaga antirasuah tersebut. Menteri Irfan menegaskan, penelusuran oleh KPK ini merupakan filter krusial untuk menjamin integritas para pejabat yang akan mengelola dana haji dan penyelenggaraan umrah.
“Tentu kami juga menyerahkan beberapa nama calon pejabat yang akan bergabung dengan Kementerian Haji untuk di-tracking supaya tidak ada permasalahan di kemudian hari di Kementerian Haji,” kata Irfan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Jumat (3/10/2025).
Lebih jauh, Irfan menjelaskan bahwa nama-nama tersebut mayoritas berasal dari lingkungan Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) yang sebelumnya berada di bawah naungan Kementerian Agama (Kemenag).
Menurutnya, para kandidat ini telah melalui seleksi internal sebelum akhirnya diserahkan kepada KPK sebagai tahap akhir verifikasi.
“Kita mengadakan memeriksa beliau mereka-mereka termasuk, apa namanya, integritas mereka, dan setelah kita dianggap lolos, kita serahkan ke KPK untuk di-tracking dengan track record mereka,” ujar Irfan.
Namun, Irfan memastikan bahwa daftar 200 nama tersebut tidak mencakup posisi eselon tertinggi seperti Direktur Jenderal (Dirjen).
Ia menyebut sumber rekrutmen para calon pejabat ini berasal dari berbagai latar belakang, termasuk dari internal badan haji dan kalangan akademisi.
“Dirjen-dirjen tidak, dirjen tidak. Kita ambilkan dari internal kita Badan Penyelenggara Haji dan ada satu yang dari kampus perguruan tinggi,” ucap Irfan.
Baca Juga: Soal Dugaan Kebocoran Anggaran Haji Rp 5 Triliun, Gus Irfan: Itu Masih Potensi
Meskipun telah menyerahkan 200 nama, Irfan mengakui bahwa jumlah tersebut belum mencukupi seluruh kebutuhan sumber daya manusia di kementeriannya.
Kekurangan formasi pejabat rencananya akan diisi dari kementerian dan lembaga pemerintah lainnya melalui proses seleksi yang sama ketatnya.
