MBG 2025 Berantakan, Kritik Pedas Netizen Bandingkan dengan PMTAS di Era Orde Baru

Suara.com - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang telah berjalan sejak awal tahun 2025 terus menjadi sorotan publik.

Bahkan seorang pengguna media sosial dengan akun @honeyliwe mengkritik dan membandingkan pelaksanaan MBG dengan program serupa di era Orde Baru, yaitu Pemberian Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMTAS).

Dalam video tersebut, pemilik akun @honeyliwe mengkritik program MBG 2025 yang dinilainya berantakan. Dia juga mempertanyakan mengapa pemerintah tidak belajar dari program serupa  yang sempat ada di era orde baru.

Unggahan tersebut menyoroti lima keunggulan PMTAS yang seharusnya bisa menjadi pelajaran berharga bagi pelaksanaan MBG saat ini.

"MBG 2025 kok seberantakan ini? Masa nggak bisa belajar? Hampir 30 tahun kok malah makin mundur?" tulis @honeyliwe dalam keterangannya, sambil menyerukan evaluasi bahkan moratorium terhadap program MBG.

Program MBG, yang diresmikan pada 6 Januari 2025, merupakan salah satu program unggulan pemerintah dengan anggaran mencapai Rp 71 triliun.

Dikelola oleh Badan Gizi Nasional (BGN), program ini menargetkan jutaan penerima manfaat, mulai dari anak sekolah, ibu hamil, hingga balita, dengan tujuan utama meningkatkan kualitas gizi dan menggerakkan ekonomi lokal.

Namun, dalam pelaksanaannya, program ini menuai berbagai kritik. Salah satu yang paling disorot adalah beberapa kasus keracunan makanan yang menimpa siswa di berbagai daerah.

Selain itu, menu makanan yang disajikan juga menjadi perdebatan, karena dinilai kurang memanfaatkan bahan pangan lokal dan tidak sesuai dengan kearifan pangan nusantara, seperti penyajian burger atau spageti.

Kritik inilah yang kemudian dikaitkan dengan PMTAS, program yang digagas Presiden Soeharto pada dekade 1990-an.

Berdasarkan catatan sejarah, PMTAS secara eksplisit menekankan penggunaan bahan hasil pertanian setempat dan melarang penggunaan produk pabrikan atau industri.

Hal ini sejalan dengan poin pertama yang diangkat dalam video viral tersebut, yakni keharusan menggunakan bahan pangan lokal untuk memberdayakan petani dan menjaga ketahanan pangan daerah.

Video tersebut juga menyoroti strategi implementasi PMTAS yang tidak langsung berskala nasional.

Program tersebut dimulai sebagai proyek percontohan di 11 provinsi tertinggal sebelum diperluas. Pendekatan bertahap ini dianggap lebih terukur dan efisien dalam pengelolaan anggaran serta evaluasi.

Lebih lanjut, @honeyliwe mengingatkan pentingnya pelibatan ahli gizi dan kader kesehatan lokal seperti Posyandu dan Puskesmas, sebuah aspek yang kuat dalam struktur PMTAS yang melibatkan PKK dan lembaga desa.