- Mendagri Tito Karnavian mendorong pemda mengambil peran sentral dalam pengelolaan geopark demi kesejahteraan berkelanjutan masyarakat.
- Keberlanjutan geopark sangat bergantung pada sinergi antara pemerintah daerah dan partisipasi aktif masyarakat setempat.
- Keterbatasan anggaran pemda menjadi tantangan; perlu skema dukungan pendanaan khusus dari pemerintah pusat.
Suara.com - Kebijakan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian yang mendorong pemerintah daerah (pemda) untuk mengambil peran sentral dalam pengelolaan geopark mendapat dukungan kuat dari kalangan ahli.
Langkah ini dinilai krusial untuk memastikan 'harta karun' geologi Indonesia tidak hanya menjadi status, tetapi juga membawa kesejahteraan berkelanjutan bagi masyarakat.
Ketua Pusat Studi Geoheritage dan Geopark (PSGG) UPN Veteran Yogyakarta, Prasetyadi, menjadi salah satu yang menyambut baik arahan Mendagri Tito dan Menteri PPN/Kepala Bappenas, Rachmat Pambudy.
Menurutnya, secanggih apapun verifikasi dari pemerintah pusat, nasib sebuah geopark pada akhirnya ditentukan di daerah.
“Penetapan geopark memang diverifikasi pemerintah pusat melalui Bappenas, tetapi keberlanjutannya tetap bertumpu pada sinergi pemda dan masyarakat,” ujarnya saat dihubungi pada Sabtu (6/12/2025).
Dukungan ini mengamini pernyataan tegas Mendagri Tito Karnavian dalam forum "Indonesia’s Geopark Leader Forum".
Dalam acara tersebut, Tito menyoroti pentingnya para kepala daerah, terutama yang baru menjabat, untuk memahami secara utuh manfaat strategis dari sebuah geopark.
Bukan hanya soal bebatuan purba, tetapi juga warisan budaya, potensi ekonomi, hingga peningkatan taraf hidup warga melalui skema wisata berbasis konservasi.
Menurut Tito, pemahaman mendalam ini akan mendorong para pemimpin daerah untuk tidak pasif, melainkan mengambil inisiatif nyata dalam mengembangkan potensi wilayahnya.
Baca Juga: Tri Tito Lantik Anggieta Bestari Tabo sebagai Ketua TP PKK dan Tim Pembina Posyandu Papua Pegunungan
“Proaktif untuk melakukan konservasi, edukasi, sosialisasi, dan mengembangkan sisi ekonominya agar kawasan hidup dan mandiri tanpa merusak lingkungan,” ujar Tito (3/12/2025).
Komitmen Kepala Daerah Jadi Syarat Mutlak
Prasetyadi menggarisbawahi bahwa komitmen seorang kepala daerah adalah syarat utama yang tidak bisa ditawar sebelum suatu kawasan diusulkan menjadi geopark.
Tanpa adanya kemauan politik yang kuat dari pemimpinnya, pengembangan geopark berisiko mandek di tengah jalan.
Komitmen tersebut, lanjutnya, harus bisa diukur dan dilihat secara nyata melalui kebijakan-kebijakan yang berpihak pada pengembangan geopark.
“Jika ada kawasan wisata yang ingin dijadikan geopark, komitmen itu harus tercermin dari kebijakan prioritas pemda,” tegasnya.
Ia menambahkan, kepala daerah perlu secara aktif menyiapkan program-program unggulan dan yang terpenting, melibatkan partisipasi masyarakat sejak awal. Tanpa sinergi ini, sebuah geopark hanya akan menjadi proyek di atas kertas yang gagal memberi dampak.
"Kalau suatu kawasan geopark tidak menjadi model pengembangan masyarakat yang berkelanjutan berbasis konservasi akan sangat disayangkan," kata Prasetyadi.
Tantangan Klasik: Keterbatasan Anggaran
Baik Mendagri Tito maupun Prasetyadi sama-sama mengakui adanya satu tantangan klasik yang sering dihadapi pemda yakni keterbatasan anggaran.
Tito secara terbuka menyoroti kendala ini dan mengusulkan agar Bappenas dapat mempertimbangkan skema dukungan pendanaan khusus bagi daerah pemilik geopark dengan kapasitas fiskal yang lemah.
Pandangan ini diamini sepenuhnya oleh Prasetyadi. Ia membenarkan bahwa banyak pemda memiliki keterbatasan dana untuk mengelola aset sebesar geopark. Oleh karena itu, intervensi dan dukungan dari pemerintah pusat menjadi sangat vital.
Ia berharap Kemendagri dan Bappenas dapat segera merumuskan skema pendanaan yang efektif untuk menjembatani kesenjangan fiskal tersebut, memastikan potensi geopark di seluruh Indonesia dapat berkembang secara optimal.
