REGIONAL:
- Dedi Mulyadi melayangkan ultimatum kepada anak buahnya usai menepis pernyataan Purbaya soal dana daerah mengedap di perbankan.
- Dedi pun siap memecat anak buahnya jika berbohong soal dana APBD Jabar itu.
- Hari ini, KDM pun mengkroscek data dana itu dengan mendatangi Kemendagri dan BI.
Suara.com - Menanggapi sentilan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa soal dana mengendap di sejumlah daerah, Gubernur Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi mengultimatum anak buahnya jika berani berbohong.
Kang Dedi Mulyadi alias KDM pun mengaku siap mencopot pejabat di Pemprov Jabar jika nekat menyembunyikan data soal anggaran daerah yang kini menjadi polemik karena diduga mengedap di perbankan.
Menurutnya, sanksi pemecatan bakal berlaku kepada anak buahnya jika ketahuan berbohong. Ultimatum Dedi kepada anak buahnya termasuk menyasar Sekretaris Daerah, Kepala Badan Pengelola Keuangan, hingga Kepala Badan Pendapatan Daerah Pemprov Jabar.
"Apabila ada staf saya yang berbohong, tidak menyampaikan fakta dan data yang sesungguhnya, menyembunyikan data yang seharusnya diketahui oleh masyarakat dan terbuka, saya tidak akan segan-segan, saya berhentikan pejabat itu (pecat)," ujarnya dikutip dari Antara, Rabu (22/10/2025).
Mencuatnya polemik dana 'nganggur' itu, Dedi Mulyadi hari ini mendatangi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Bank Indonesia. Kedatangannya itu untuk mencari sumber data terkait anggaran Rp4,1 triliun APBD Pemprov Jabar yang dinyatakan sebagai deposito, dan mencocokkan dengan data miliknya.
Dedi menegaskan, seluruh rangkaian verifikasi data tersebut akan dilakukan secara transparan sehingga publik dapat mengetahui informasi yang sesuai fakta.
Tepis Tudingan Menkeu Purbaya
Dedi Mulyadi sebelumnya menepis ucapan Menkeu Purbaya terkait 15 daerah yang menyimpan dana (bukan) di bank (pembangunan daerahnya), termasuk Jawa Barat, dalam rapat inflasi daerah bersama Mendagri Tito Karnavian, Senin (20/10).
Pemprov Jawa Barat disebut Purbaya menyimpan deposito sebesar Rp4,17 triliun. Selain Jawa Barat, Purbaya juga menyebut Pemerintah Provinsi Jakarta menyimpan deposito Rp14,683 triliun dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur Rp6,8 triliun.
Purbaya mengungkapkan data tersebut dari Bank Indonesia yang mengungkap dana yang mengendap di rekening kas daerah mencapai Rp233 triliun, meliputi simpanan pemerintah kabupaten (pemkab) Rp134,2 triliun, simpanan pemerintah provinsi (pemprov) sebesar Rp60,2 trilliun dan pemerintah kota (pemkot) sebesar Rp39,5 triliun.
TERPOPULER
