- Pemerintahan Prabowo melakukan penataan mendasar dan berbasis ideologi
- Kebijakan reformasi pemerintah sejalan dengan teori “penghancuran kreatif” Nobel Ekonomi 2025
- Partai Golkar mendukung penuh agenda reformasi struktural dan siap berada di garis depan dalam mendukung pembangunan
Suara.com - Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bidang Kebijakan Publik, Idrus Marham, menilai langkah-langkah yang ditempuh Presiden Prabowo Subianto dalam menjalankan amanah rakyat menunjukkan arah penataan pemerintahan yang mendasar, sistematis, dan berlandaskan ideologi bangsa.
Menurut Idrus, kebijakan pemerintahan Prabowo bukan sekadar urusan teknis atau administratif, melainkan bentuk pembaruan struktural terhadap sistem pengelolaan negara agar kembali berpihak kepada rakyat.
“Langkah Presiden Prabowo sangat jelas. Beliau melakukan penataan menyeluruh berdasarkan nilai-nilai falsafah dan ideologi bangsa, azas kekeluargaan, gotong royong, nasionalisme, dan keadilan sosial,” ujar Idrus dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (23/10/2025).
Penataan Sistemik dan Berbasis Ideologi
Idrus menjelaskan bahwa tahap awal pemerintahan Prabowo adalah memantapkan kembali nilai dasar pembangunan nasional agar sejalan dengan empat pilar kebangsaan, Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika.
Pemerintah, lanjutnya, tidak ragu untuk mengevaluasi bahkan membongkar sistem lama yang dianggap tidak lagi mencerminkan nilai-nilai ideologis bangsa.
“Pak Prabowo tegas. Beliau tidak ragu membongkar sistem lama yang tidak berpihak kepada rakyat. Termasuk di sektor energi dan sumber daya alam, di mana selama ini banyak kebijakan yang lebih menguntungkan segelintir kelompok,” tegas Idrus.
Kebijakan tersebut tampak nyata dalam langkah Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) di bawah Menteri Bahlil Lahadalia, yang mempercepat reformasi tata kelola tambang dan energi.
Pemerintah kini memberi akses lebih besar kepada UMKM, koperasi, dan masyarakat daerah agar terlibat langsung dalam rantai ekonomi sumber daya alam.
“Golkar menilai kebijakan Pak Bahlil sangat inovatif dan memihak rakyat. Pengelolaan sumber daya alam tidak boleh hanya dinikmati elite, tetapi harus melibatkan masyarakat sebagai pelaku utama,” ujar Idrus.
Berdasarkan data Badan Geologi 2025, pemerintah telah memperbarui Neraca Sumber Daya Mineral dan Batubara Nasional untuk 29 komoditas utama seperti nikel, tembaga, emas, dan bauksit.
Langkah ini memperkuat transparansi dan efisiensi pengelolaan sumber daya nasional.
Sementara itu, BPS mencatat pertumbuhan ekonomi kuartal II-2025 mencapai 5,12 persen, didorong oleh hilirisasi tambang dan perluasan peran UMKM di sektor energi.
Selaras dengan Teori Pemenang Nobel Ekonomi
Menariknya, kebijakan reformasi mendasar yang dijalankan pemerintahan Prabowo ini memiliki keselarasan intelektual dengan gagasan tiga ekonom peraih Hadiah Nobel Ekonomi 2025, Joel Mokyr, Philippe Aghion, dan Peter Howitt.
TERPOPULER
