Idrus Marham: Pemerintahan Prabowo Lakukan Penataan Mendasar, Golkar Terdepan Mendukung

Suara.com - Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bidang Kebijakan Publik, Idrus Marham, menilai langkah-langkah yang ditempuh Presiden Prabowo Subianto dalam menjalankan amanah rakyat menunjukkan arah penataan pemerintahan yang mendasar, sistematis, dan berlandaskan ideologi bangsa.

Menurut Idrus, kebijakan pemerintahan Prabowo bukan sekadar urusan teknis atau administratif, melainkan bentuk pembaruan struktural terhadap sistem pengelolaan negara agar kembali berpihak kepada rakyat.

“Langkah Presiden Prabowo sangat jelas. Beliau melakukan penataan menyeluruh berdasarkan nilai-nilai falsafah dan ideologi bangsa, azas kekeluargaan, gotong royong, nasionalisme, dan keadilan sosial,” ujar Idrus dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (23/10/2025).

Penataan Sistemik dan Berbasis Ideologi

Idrus menjelaskan bahwa tahap awal pemerintahan Prabowo adalah memantapkan kembali nilai dasar pembangunan nasional agar sejalan dengan empat pilar kebangsaan, Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika.

Pemerintah, lanjutnya, tidak ragu untuk mengevaluasi bahkan membongkar sistem lama yang dianggap tidak lagi mencerminkan nilai-nilai ideologis bangsa.

“Pak Prabowo tegas. Beliau tidak ragu membongkar sistem lama yang tidak berpihak kepada rakyat. Termasuk di sektor energi dan sumber daya alam, di mana selama ini banyak kebijakan yang lebih menguntungkan segelintir kelompok,” tegas Idrus.

Kebijakan tersebut tampak nyata dalam langkah Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) di bawah Menteri Bahlil Lahadalia, yang mempercepat reformasi tata kelola tambang dan energi.

Pemerintah kini memberi akses lebih besar kepada UMKM, koperasi, dan masyarakat daerah agar terlibat langsung dalam rantai ekonomi sumber daya alam.

“Golkar menilai kebijakan Pak Bahlil sangat inovatif dan memihak rakyat. Pengelolaan sumber daya alam tidak boleh hanya dinikmati elite, tetapi harus melibatkan masyarakat sebagai pelaku utama,” ujar Idrus.

Berdasarkan data Badan Geologi 2025, pemerintah telah memperbarui Neraca Sumber Daya Mineral dan Batubara Nasional untuk 29 komoditas utama seperti nikel, tembaga, emas, dan bauksit.

Langkah ini memperkuat transparansi dan efisiensi pengelolaan sumber daya nasional.

Sementara itu, BPS mencatat pertumbuhan ekonomi kuartal II-2025 mencapai 5,12 persen, didorong oleh hilirisasi tambang dan perluasan peran UMKM di sektor energi.

Selaras dengan Teori Pemenang Nobel Ekonomi

Menariknya, kebijakan reformasi mendasar yang dijalankan pemerintahan Prabowo ini memiliki keselarasan intelektual dengan gagasan tiga ekonom peraih Hadiah Nobel Ekonomi 2025, Joel Mokyr, Philippe Aghion, dan Peter Howitt.

Ketiganya mendapat penghargaan atas teori tentang “pertumbuhan berkelanjutan melalui penghancuran kreatif” (creative destruction), yakni konsep bahwa kemajuan ekonomi hanya terjadi ketika sistem lama yang tidak efisien digantikan oleh sistem baru yang lebih adil dan produktif.

Dalam konferensi pers di Stockholm, Philippe Aghion menjelaskan bahwa pertumbuhan sejati lahir dari inovasi yang menggantikan struktur lama, sementara Peter Howitt menekankan pentingnya distribusi hasil kemajuan secara inklusif kepada seluruh lapisan masyarakat.

Joel Mokyr menambahkan bahwa keberhasilan transformasi ekonomi bergantung pada nilai dan institusi yang mendukung perubahan berkelanjutan.

“Pertumbuhan ekonomi tidak hanya soal mesin atau modal, tetapi juga sistem nilai yang memberi ruang bagi eksperimen dan perbaikan terus-menerus,” kata Mokyr dikutip Financial Times (21/10/2025).

Idrus menilai gagasan tersebut selaras dengan semangat pemerintahan Prabowo yang berani membongkar sistem lama dan menggantinya dengan struktur baru yang lebih terbuka dan partisipatif.

“Kalau dalam bahasa ekonomi mereka disebut creative destruction, dalam bahasa politik kita ini adalah penataan ulang nilai dan struktur agar berpihak kepada rakyat. Ini bukan destruksi, tapi rekonstruksi nilai,” ujar Idrus.

Golkar Siap di Garda Terdepan

Meski demikian, Idrus mengingatkan bahwa perubahan besar tidak bisa terjadi secara instan.

Diperlukan waktu, komunikasi publik yang efektif, serta dukungan politik dan sosial yang kuat agar reformasi berjalan sesuai arah.

“Penataan besar tidak bisa instan. Ini bukan sulap, tapi proses panjang yang memerlukan dukungan semua pihak,” tegasnya.

Sebagai partai pendukung utama pemerintahan, Partai Golkar menegaskan komitmennya untuk terus berada di garis terdepan mendukung agenda reformasi struktural yang dijalankan oleh Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

“Golkar siap di garis depan mendukung arah pembangunan yang berlandaskan ideologi bangsa dan menghadirkan kesejahteraan nyata bagi seluruh warga,” pungkas Idrus.