- Menurut Rocky Gerung, Jokowi telah kehilangan "pulung" atau anugerah ilahi dan legitimasi moral sebagai pemimpin
- Proyek kereta cepat Jakarta-Bandung menjadi simbol keangkuhan, kesalahan kalkulasi, jebakan utang Tiongkok
- Kebijakan era Jokowi, khususnya utang proyek kereta cepat, dinilai menjadi beban berat yang dapat menghambat pemerintahan Prabowo dalam merealisasikan janji-janji kampanyenya
Suara.com - Setahun lebih berlalu sejak tak lagi menjabat, nama Joko Widodo (Jokowi) kembali menjadi pusat perbincangan nasional. Bukan karena prestasi, melainkan karena warisan kebijakannya yang kini dinilai telah kehilangan arah. Pengamat politik Rocky Gerung bahkan menggunakan istilah filsafat Jawa kuno untuk menggambarkan kondisi mantan presiden itu telah kehilangan "pulung".
"Pulung" adalah anugerah ilahi yang memungkinkan seorang pemimpin membaca tanda-tanda zaman dan memiliki legitimasi moral. Kehilangan pulung, menurut Rocky, berarti seorang penguasa tak lagi mampu menangkap irama dunia yang berubah, sebuah kekosongan batin yang fatal.
“Jokowi sudah kehilangan pulung,” ujar Rocky dengan nada tajam melalui kanal YouTube-nya, dikutip Kamis (23/10/2025).
Panggung utama dari drama kehilangan arah ini adalah proyek monumental kereta cepat Jakarta-Bandung. Di permukaan, proyek ini adalah simbol kemajuan, namun di baliknya tersimpan cerita tentang kalkulasi yang meleset, utang yang membengkak, dan kepercayaan buta pada Tiongkok.
“Ini bukan sekadar proyek gagal,” kata Rocky.
“Ini simbol dari keangkuhan seorang pemimpin yang memaksakan kehendak tanpa mendengar rakyatnya," tambahnya.
Menurutnya, aroma masalah mulai tercium ketika Jepang mundur dari negosiasi dan Tiongkok mengambil alih. Biaya proyek membengkak, kelayakan ekonomi dipertanyakan, dan Indonesia kini perlahan merasakan jebakan yang sama seperti Sri Lanka dan Angola: debt trap diplomacy atau diplomasi jebakan utang.
Lebih jauh, Rocky menuding ada niat tersembunyi di balik keputusan tersebut.
“Ada mens rea di sana,” ucapnya, menggunakan istilah hukum Latin untuk ‘niat jahat’. Ia mengisyaratkan bahwa keputusan memindahkan proyek ke Tiongkok bukan murni karena alasan ekonomi.
“Motif untuk mark up, motif untuk kepentingan kelompok,” tambahnya.
Baca Juga: Danantara Bersiap Terbang ke China Nego Utang Whoosh, Bunga dan Tenor Jadi Taruhan
Isu kereta cepat ini, seolah membuka kotak pandora, membangkitkan kembali polemik lama yang tak pernah tuntas, mulai dari isu ijazah, relasi keluarga, hingga tudingan membangun dinasti politik. Jokowi, dalam narasi ini, digambarkan sebagai tokoh yang dikejar oleh keputusan-keputusannya sendiri di masa lalu.
Pertemuan diam-diam antara Jokowi dan Prabowo pada 4 Oktober lalu pun tak luput dari analisis Rocky, yang menambah lapisan misteri baru dalam dinamika politik nasional.
“Banyak yang menduga Jokowi sedang mencari proteksi,” kata Rocky.
Dalam tafsirnya, posisi Gibran Rakabuming Raka sebagai wakil presiden adalah jaminan hidup politik bagi Jokowi, semacam polis asuransi terhadap potensi badai hukum di masa depan.
Namun, Rocky meragukan proteksi itu bisa menahan gelombang kekecewaan publik yang terus membesar. Ia kemudian melontarkan sarkasme pedas yang mengaitkan nasib sang mantan presiden dengan proyek andalannya.
“Kereta yang akan mempercepat perjalanan Jokowi ke Cipinang,” sindirnya.