Infografis
- Karen Agustiawan menuding jika pemerintah melempar tanggung jawab soal sewa tangki BBM ke Pertamina.
- Karen mengungkap alasannya mundur dari dirut ialah karena Pertamina diminta menambah stok BBM nasional yang sebenarnya bukan tanggung jawab Pertamina.
-
Dalam sidang, Karen juga memaparkan bahwa suplai dan distribusi BBM Pertamina sudah cukup.
"Cobalah jujur. Ada tekanan yang Saksi rasakan, terus tiba-tiba muncul. Pasti Saksi sebagai dirut pasti mencari tahu ya, saya yakin itu, kenapa tiba-tiba begini? Jujur saja," cecar Hakim Adek.
"Secara jujur. Boleh saya jawab, Yang Mulia? Secara jujur, saya melihat bahwa ini pengalihan tanggung jawab pemerintah ke Pertamina. Karena sebetulnya, sebetulnya untuk operasional itu sudah cukup," tutur Karen.
"Apakah ada perintah atau permintaan dari pemerintah itu untuk ditangani oleh Pertamina?" tambah hakim Adek.
Menjawab itu, Karen menegaskan pemerintah selalu meminta Pertamina menambah stok BBM menjadi 30 hari. Padahal, Pertamina sudah menolak permintaan tersebut karena terkait dengan pembiayaan.
Bukan hanya masalah tangkinya, Karen menyebut tangki tersebut harus selalu diisi BBM dengan nilai mencapai USD 125 juta per hari.
"Satu hari itu adalah sekitar 125 juta dolar. Kalau 30 hari stok nasional, itu 30 kali 125 juta dolar. Oleh dan sebab itu, kami selalu menyingkirkan permohonan 30 hari dan komit untuk andal dalam distribusi dan suplai kepada konsumen karena itu yang kami sanggup mengingat cash flow-nya Pertamina," papar Karen.
