-
DPR mendukung penuh KPK yang menyelidiki dugaan mark-up pada proyek Kereta Cepat Whoosh.
-
Proyek strategis nasional yang memakai dana publik harus transparan, akuntabel, dan efisien.
-
Komisi VI DPR akan memantau penyelidikan, terutama jika menyangkut keterlibatan BUMN.
Suara.com - Komisi VI DPR RI memberikan dukungan penuh terhadap langkah Komisi Pemberantasan Korupsi yang memulai penyelidikan atas dugaan penggelembungan anggaran (mark-up) dalam proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) Whoosh.
Anggota Komisi VI, Nasim Khan, menegaskan bahwa setiap Proyek Strategis Nasional (PSN) harus dijalankan dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi, mengingat besarnya dana publik yang digunakan.
"Kami tentu menghormati langkah KPK yang mulai melakukan penyelidikan terhadap dugaan adanya mark-up anggaran dalam proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung," ujar Nasim Khan dalam keterangannya, Selasa (28/10/2025).
Nasim menekankan bahwa Komisi VI mendukung penegakan hukum yang profesional dan berbasis data, tanpa intervensi politik. Menurutnya, dana publik, baik yang bersumber dari APBN maupun Penyertaan Modal Negara (PMN), menuntut pengelolaan yang sangat cermat.
"Kita semua ingin memastikan bahwa proyek sebesar ini benar-benar memberi manfaat maksimal bagi masyarakat dan tidak menjadi beban fiskal yang berlebihan," tambahnya.
Ia juga menyatakan bahwa Komisi VI akan terus memantau perkembangan penyelidikan ini, terutama jika ada temuan yang berkaitan dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang merupakan mitra kerja mereka.
"Prinsipnya jelas: tidak boleh ada ruang untuk penyalahgunaan anggaran di proyek strategis nasional mana pun," pungkasnya.
