Infografis
- Mahfud MD setuju 1000% dengan Jokowi bahwa Whoosh adalah layanan publik yang boleh rugi, namun ia menuntut agar dugaan korupsi dan mark up dalam proyek tersebut diusut tuntas oleh KPK
- Mahfud menegaskan bahwa ia bukanlah orang pertama yang mengungkap dugaan penyimpangan, melainkan hanya mengangkat kembali informasi dari para ahli seperti Antoni Budiawan dan Agus Pambagio
- Mahfud meragukan keterlibatan Luhut Binsar Pandjaitan dalam dugaan korupsi awal proyek Whoosh, karena Luhut baru ditugaskan pada 2020 untuk menyelesaikan proyek yang sudah bermasalah
Suara.com - Mantan Menko Polhukam Mahfud MD secara mengejutkan menyatakan setuju seribu persen dengan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) bahwa proyek transportasi publik seperti Kereta Cepat Whoosh tidak dibangun untuk mencari keuntungan. Namun, ia memberi catatan keras: prosesnya tidak boleh diwarnai korupsi.
Pernyataan ini menjadi sorotan di tengah penyelidikan dugaan korupsi proyek Whoosh yang tengah didalami oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sejak awal tahun 2025.
"Saya sependapat dengan Jokowi seribu persen bahwa transportasi umum itu bukan untuk mencari keuntungan, tetapi untuk pelayanan dan mungkin rugi," kata Mahfud dalam tayangan Kompas TV, Senin (27/10/2025) malam.
Meski sepakat soal prinsip layanan publik, Mahfud menegaskan bahwa kerugian operasional tidak bisa menjadi pembenaran untuk adanya tindak pidana dalam proses pembangunannya. Isu dugaan penggelembungan harga atau mark up yang kini menjadi isu besar harus diusut tuntas.
"Tapi satu hal juga bahwa tidak boleh ada korupsi dalam proses pembuatan pelayanan itu. Dan sekarang ada dugaan seperti itu," papar Mahfud.
Dalam kanal YouTube-nya, Mahfud memang menjadi salah satu tokoh yang mengangkat kembali dugaan penyimpangan ini. Namun, ia meluruskan bahwa dirinya bukanlah sumber pertama informasi tersebut. Ia mengaku hanya mengangkat kembali temuan yang sudah dibicarakan oleh para ahli di media lain.
"Yang bilang ada mark-up itu kan bukan saya, Pak Antoni Budiawan. Berdasar keahliannya, dia itu menduga ya kata dia, mungkin ada kickback, mungkin ada markup dan sebagainya," jelas Mahfud.
Ia juga mengutip pernyataan Agus Pambagio yang menyebut adanya pemecatan pejabat karena tidak setuju dengan proyek tersebut. Karena isu ini tak kunjung reda, Mahfud merasa perlu mengangkatnya agar menjadi perhatian serius. Atas dasar itu, ia menyatakan kesiapannya jika dipanggil KPK untuk memberikan keterangan.
"Jadi kalau saya diminta informasi, saya beritahu ini informasinya sudah ada di keterangan saya, di podcast saya bahwa ini informasinya. Kalau Anda perlu dari tangan saya ini saya tunjukkan, gitu saja," tegasnya.
Baca Juga: Geger Utang Whoosh, Bunga Pinjaman China Disebut 20 Kali Lipat Lebih Ganas dari Jepang
Ragukan Keterlibatan Luhut
Menariknya, di tengah panasnya isu ini, Mahfud MD justru meragukan keterlibatan Luhut Binsar Pandjaitan, yang ditugaskan Jokowi untuk menyelesaikan masalah proyek ini pada tahun 2020. Menurut Mahfud, Luhut masuk ketika proyek tersebut sudah "bocor dan bosok".
"Saya kira Pak Luhut tidak ikut dari awal kasus ini dan tidak ada yang nyebut kalau di awal ikut. Dia baru tahun 2020 disuruh nyelesaikan dan kata Pak Luhut barang itu sudah busuk gitu," ujar Mahfud.
Mahfud menilai, titik awal penyelidikan KPK seharusnya dimulai dari proses perubahan kontrak proyek dari Jepang ke Cina pada periode 2015-2016, jauh sebelum ia dan Luhut masuk dalam lingkaran pemerintahan di periode kedua Jokowi.
"Pada saat proses pembuatan kontrak, ya. Pemindahan kontrak dari Jepang ke Cina itu patut dipertanyakan. Meskipun bisa saja orang mengatakan itu kan biasa dalam bisnis gitu, tapi menurut saya tetap mencurigakan," pungkasnya.
