Infografis
- Menko PM Muhaimin Iskandar mengusulkan kenaikan anggaran pemberdayaan masyarakat menjadi Rp1.000 triliun guna memperkuat upaya pengentasan kemiskinan.
- Ia menekankan bahwa fokus utama bukan lagi pada bantuan sosial semata, tetapi pada pemberdayaan yang berkelanjutan.
- Sejumlah capaian telah diraih, termasuk layanan BPJS gratis bagi 96 juta orang dan tambahan Rp20 triliun untuk memperluas akses kesehatan masyarakat miskin.
Suara.com - Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar (Cak Imin) memberi sinyal meminta agar anggaran pemberdayaan masyarakat tahun 2026 ditingkatkan hingga Rp1.000 triliun.
Ia menilai, tambahan anggaran diperlukan untuk memperluas program perlindungan sosial sekaligus memperkuat upaya pemutusan mata rantai kemiskinan di Indonesia.
“Dengan keterbatasan anggaran kita terus memutus mata rantai kemiskinan yang ada. Hari ini (anggaran) Rp508 triliun. Idealnya, dengan efisiensi dan mengubah orientasi serta menggeser bansos-bansos yang tidak tepat sasaran, tahun kedua ini Rp1.000 triliun akan menjadi bagian dari program pemberdayaan masyarakat,” ujar Cak Imin dalam acara Satu Tahun Kinerja Kemenko PM di Jakarta, Selasa (28/10/2025).
Menurutnya, peningkatan anggaran tersebut bukan semata untuk memperbanyak bantuan sosial, melainkan untuk memperkuat paradigma baru dalam penanganan kemiskinan berbasis pemberdayaan.
Ia menyebut, dalam satu tahun terakhir, berbagai hambatan telah berhasil diurai dan pendekatan pemberdayaan mulai menjadi cara kerja utama pemerintah.
Dia memaparkan, sejumlah capaian telah diraih sepanjang tahun pertama program pemberdayaan berjalan.
Sekitar 8,4 juta keluarga miskin dan rentan telah menerima perlindungan sosial langsung, sementara 1,3 juta keluarga miskin mendapatkan bantuan langsung tunai (BLT) dari dana desa.
Selain itu, lebih dari 96 juta masyarakat telah merasakan layanan berobat gratis melalui BPJS Kesehatan yang sepenuhnya ditanggung negara.
"Bahkan sudah tidak ada lagi alasan orang miskin tidak boleh berobat, orang miskin tidak boleh sakit. Hari ini semua boleh berobat dan boleh sehat karena 96 juta sudah ditanggung oleh negara," tegas Cak Imin.
Baca Juga: Prabowo Tak Happy, Mendagri Setrap Pejabat Bojonegoro Gegara Realisasi Belanja Rendah: Jangan Bohong
Cak Imin juga mengungkapkan bahwa Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ali Ghufron Mukti, telah menerima tambahan anggaran sebesar Rp20 triliun untuk memperluas jangkauan layanan kesehatan bagi masyarakat miskin.
