Swedia Ingin Kurangi Emisi Lewat Pajak Makanan Tak Ramah Lingkungan, Bisakah Ditiru?

Bimo Aria Fundrika

Rabu, 29 Oktober 2025 | 13:28 WIB
Swedia Ingin Kurangi Emisi Lewat Pajak Makanan Tak Ramah Lingkungan, Bisakah Ditiru?
Ilustrasi sampah makanan
baca 10 detik
    • Peneliti di Swedia mengusulkan sistem pajak baru: makanan tinggi emisi seperti daging akan dikenai pajak tambahan, sementara buah, sayur, dan biji-bijian dibebaskan dari PPN.
    • Kebijakan ini diperkirakan bisa menurunkan konsumsi daging hingga 19% dan memangkas 700.000 ton emisi karbon setiap tahun.
    • Pendekatan “pajak pangan” ini dinilai bukan sekadar soal harga, tapi juga langkah realistis untuk melindungi kesehatan manusia dan masa depan iklim.

Suara.com - Selama ini, pembahasan soal krisis iklim kerap kali berpusat pada kendaraan, industri, dan pembangkit listrik sebagai biang keladi emisi karbon.

Namun riset terbaru justru menggeser sorotan itu ke arah yang lebih dekat dengan kehidupan sehari-hari yaitu makanan yang kita konsumsi. Dari potongan daging di meja makan hingga segelas minuman manis di kafe, setiap produk pangan ternyata meninggalkan jejak karbon yang besar bagi bumi.

Kini, para ilmuwan menemukan pendekatan baru untuk menekan dampak tersebut dengan mengenakan pajak pada makanan yang paling mencemari lingkungan dan menghapuskan beban pajak bagi pangan yang lebih ramah iklim.

Kebijakan sederhana seperti ini dapat menjadi langkah nyata untuk menekan emisi karbon dari sektor pertanian sekaligus mendorong masyarakat beralih ke pola makan yang lebih sehat dan berkelanjutan.

Pengunjung memilih produk minuman berpemanis di salah satu ritel di Jakarta, Senin (18/12/2023).  [Suara.com/Alfian Winanto]
Pengunjung memilih produk minuman berpemanis di salah satu ritel di Jakarta, Senin (18/12/2023). [Suara.com/Alfian Winanto]

Jika kebijakan pajak ini diterapkan, harga daging sapi dan domba akan naik sekitar 25 persen atau hampir Rp52 ribu per kilogram, dan diperkirakan konsumsi daging di negara tersebut akan turun hingga 19 persen.

Penurunan ini diproyeksikan dapat memangkas sekitar 700 ribu ton emisi karbon dioksida per tahun, setara dengan 8 persen emisi kendaraan penumpang,  atau setara dengan sepuluh mobil di jalanan Swedia.

Kebijakan ini disinyalir para peneliti sebagai “pergeseran pajak pangan”, di mana makanan sehat seperti buah, sayur, dan biji-bijian akan dibebaskan dari pajak pertambahan nilai (PPN), sementara produk yang berdampak besar terhadap iklim seperti daging, daging olahan, dan minuman kemasan akan dikenai pajak tambahan.

Skema ini dianggap sebagai langkah “netral biaya”, sebab kenaikan harga pada satu sisi diimbangi dengan penurunan di sisi lainnya. Menurut Jörgen Larsson, peneliti dari Chalmers University of Technology, kebijakan semacam ini bukan hanya soal angka di meja makan, tetapi juga soal masa depan iklim dan kesehatan manusia.

“Pola makan kita saat ini membuat kita sakit dan memperburuk iklim. Jika ingin berubah secara kolektif, pajak dan subsidi adalah alat yang paling realistis untuk memulainya,” ujar Larsson.

baca juga

Temuan ini sekaligus memperkuat laporan Komisi EAT-Lancet, yang sebelumnya mencatat bahwa sekitar 15 juta kematian bisa dicegah setiap tahun jika masyarakat beralih ke pola makan berbasis nabati. Perubahan itu juga bisa menurunkan emisi pertanian global hingga 15 persen.

Catatan sejarah juga memperlihatkan bagaimana harga mempengaruhi perilaku konsumen. Pada 1990-an, konsumsi daging sapi di Swedia melonjak hingga 50 persen setelah harganya turun hampir separuh. Fakta itu memperkuat dugaan bahwa mekanisme pajak bisa menjadi pendorong efektif perubahan kebiasaan makan masyarakat.

Meski begitu, para peneliti menekankan bahwa tujuan kebijakan ini bukanlah untuk melarang daging sama sekali.

“Tidak semua orang harus menjadi vegetarian demi menyelamatkan bumi,” ujar Larsson. “Namun jika kita bisa mengurangi konsumsi secara moderat, manfaatnya akan terasa besar bagi tubuh kita dan bagi Bumi.”

Penulis: Muhamad Ryan Sabiti

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

KUIS: Kacamata Apa yang Paling Cocok dengan Gayamu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Sepatu Mana yang Cocok dengan Kepribadianmu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan Si Zodiak Cancer?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Karakter Apakah Kamu Saat Mati Listrik Melanda?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan MPR RI?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Work-Life Balance Mana yang Paling Kamu Banget?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Siapa Kamu di Kru Bajak Laut Topi Jerami?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Ujian Kepekaan: Apakah Anda Individu yang Empati atau Justru Cuek?
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA SD: 15 Soal Matematika Kelas 6 Materi Bilangan
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA: 30 Soal Matematika SMP 2026, Lengkap Kunci Jawaban dan Pembahasan
Ikuti Kuisnya ➔
15 Soal Simulasi TWK Paskibraka 2026
Ikuti Kuisnya ➔

Komentar

Terkait

Bill Gates: Dunia Salah Arah Hadapi Krisis Iklim, Kenapa Demikian?

Bill Gates: Dunia Salah Arah Hadapi Krisis Iklim, Kenapa Demikian?

News | Rabu, 29 Oktober 2025 | 12:04 WIB

IRENA: Dunia Butuh Dua Kali Lipat Aksi untuk Selamat dari Krisis Iklim

IRENA: Dunia Butuh Dua Kali Lipat Aksi untuk Selamat dari Krisis Iklim

News | Selasa, 21 Oktober 2025 | 10:55 WIB

Media Lokal Diminta Ambil Peran Soal Isu Lingkungan dan Krisis Iklim

Media Lokal Diminta Ambil Peran Soal Isu Lingkungan dan Krisis Iklim

News | Rabu, 08 Oktober 2025 | 18:15 WIB

Terkini

Akademisi: Korupsi Batu Bara PLTU Jangan Berhenti di Eks Jampidsus, Ungkap Seluruh yang Terlibat

Akademisi: Korupsi Batu Bara PLTU Jangan Berhenti di Eks Jampidsus, Ungkap Seluruh yang Terlibat

News | Sabtu, 11 Juli 2026 | 23:14 WIB

Panja Awasi Kasus Korupsi Febrie, DPR: Biar Tak Ada Fitnah, Jangan Emas Batangan Ditukar Cokelat

Panja Awasi Kasus Korupsi Febrie, DPR: Biar Tak Ada Fitnah, Jangan Emas Batangan Ditukar Cokelat

News | Sabtu, 11 Juli 2026 | 19:45 WIB

DPR Desak Hukuman Mati untuk Febrie Adriansyah: Penghianat Hukum yang Lukai Rakyat!

DPR Desak Hukuman Mati untuk Febrie Adriansyah: Penghianat Hukum yang Lukai Rakyat!

News | Sabtu, 11 Juli 2026 | 19:25 WIB

DPR Desak Kejagung Bentuk Tim Steril untuk Usut Kasus Eks Jampidsus Febrie Adriansyah

DPR Desak Kejagung Bentuk Tim Steril untuk Usut Kasus Eks Jampidsus Febrie Adriansyah

News | Sabtu, 11 Juli 2026 | 19:10 WIB

Jadi Ketua Panja Awasi Penanganan Kasus Febrie Adriansyah, Habiburokhman: Ini Kasus Mega Korupsi

Jadi Ketua Panja Awasi Penanganan Kasus Febrie Adriansyah, Habiburokhman: Ini Kasus Mega Korupsi

News | Sabtu, 11 Juli 2026 | 18:29 WIB

DPRD DKI Apresiasi Mobil Klinik Hewan Keliling, Dorong Sosialisasi Lebih Masif

DPRD DKI Apresiasi Mobil Klinik Hewan Keliling, Dorong Sosialisasi Lebih Masif

News | Sabtu, 11 Juli 2026 | 18:18 WIB

Minta Dihukum Mati! DPR Geram Eks Jampidsus Febrie Adriansyah Jadi Tersangka Korupsi: Menjijikkan!

Minta Dihukum Mati! DPR Geram Eks Jampidsus Febrie Adriansyah Jadi Tersangka Korupsi: Menjijikkan!

News | Sabtu, 11 Juli 2026 | 18:02 WIB

Jejak Kasus Febrie Adriansyah: Penggeledahan, Penyitaan Aset hingga Dilimpahkan ke Kejagung

Jejak Kasus Febrie Adriansyah: Penggeledahan, Penyitaan Aset hingga Dilimpahkan ke Kejagung

News | Sabtu, 11 Juli 2026 | 17:46 WIB

Tersangka Don Ritto Sudah Ditahan di Polda Metro, Ini Alasan Kejagung Belum Tahan Febrie Adriansyah

Tersangka Don Ritto Sudah Ditahan di Polda Metro, Ini Alasan Kejagung Belum Tahan Febrie Adriansyah

News | Sabtu, 11 Juli 2026 | 17:20 WIB

Kasus Eks Jampidsus Febrie Disorot DPR, Komisi III Bentuk Panja Awasi Penyidikan hingga Tuntas

Kasus Eks Jampidsus Febrie Disorot DPR, Komisi III Bentuk Panja Awasi Penyidikan hingga Tuntas

News | Sabtu, 11 Juli 2026 | 17:08 WIB

×