Infografis
- Pengamat ekonomi Dipo Satria Ramli menyebut Program Makan Bergizi Gratis (MBG) terlalu membebani anggaran negara karena menelan biaya hingga Rp360 triliun dan belum terbukti efektif.
- Ia menilai program ini seharusnya dijalankan secara bertahap, misalnya hanya di daerah 3T, agar fiskal negara tetap sehat.
- Selain itu, Dipo mengusulkan agar dana MBG disalurkan langsung sebagai BLT kepada orang tua murid agar ekonomi rakyat kecil ikut bergerak tanpa risiko korupsi tinggi.
“Lebih baik didesentralisasi dana diberikan sebagai bantuan langsung ke ibu-ibu, orang tua murid. Jadi bantuan langsung tunai,” kata Dipo.
Ia menilai skema BLT akan menciptakan efek pengganda (multiplier effect) bagi ekonomi rakyat kecil. Uang yang diterima masyarakat akan berputar di pasar-pasar, membantu nelayan dan petani, sekaligus memperkecil risiko korupsi.
“Jadi orang tua murid dia yang masak, dia yang ke pasar, dia yang ke nelayan, dia yang ke petani. Itu benar-benar efek multiplier-nya jauh lebih tinggi daripada project yang sekarang, karena ekonomi benar-benar berputar di tingkat bawah,” jelas Dipo, sambil mengamini bahwa cara ini juga bisa mencegah munculnya ‘lumbung korupsi’ dalam program.
Dengan demikian, Dipo menyebut program MBG tetap bisa berjalan tanpa menekan anggaran negara.
“Menurut saya win-win sih. Jadi si program MBG bisa tetap jalan, ekonomi bisa jalan, tapi memang cara penyampaian harus dirubah dengan bantuan langsung itu,” tutupnya.
Reporter : Nur Saylil Inayah
