Infografis
- KPK telah menaikkan status dugaan korupsi proyek Kereta Cepat Whoosh ke tahap penyelidikan sejak awal 2025
- Mantan Menko Polhukam Mahfud MD mengungkap adanya dugaan penggelembungan anggaran tiga kali lipat, dari 17-18 juta dolar AS per kilometer di China menjadi 52 juta dolar AS di Indonesia
- Meskipun ada penyelidikan korupsi, KPK meminta masyarakat untuk tetap menggunakan layanan kereta cepat Whoosh karena proses hukum tidak boleh mengganggu pelayanan publik
Suara.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta masyarakat untuk tidak ragu menggunakan layanan kereta cepat Jakarta-Bandung, Whoosh. Imbauan ini disampaikan di tengah pusaran penyelidikan dugaan korupsi jumbo yang sedang diusut oleh lembaga antirasuah tersebut dalam proyek strategis nasional itu.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menegaskan bahwa proses hukum yang sedang berjalan tidak boleh mengganggu pelayanan publik yang krusial. Pihaknya memastikan penyelidikan akan berjalan secara profesional tanpa mengorbankan kepentingan masyarakat luas yang telah menjadikan Whoosh sebagai salah satu moda transportasi andalan.
“Silakan masyarakat untuk tetap bisa menggunakan layanan kereta cepat sebagai salah satu mode transportasi,” ujar Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, dilansir Antara, Rabu (29/10).
Pernyataan ini muncul setelah dugaan skandal korupsi dalam proyek Whoosh mencuat ke publik, dipicu oleh pernyataan mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD. Melalui kanal YouTube pribadinya, Mahfud secara blak-blakan mengungkap adanya dugaan penggelembungan anggaran (mark up) yang fantastis.
Mahfud membeberkan perbedaan biaya pembangunan yang sangat jomplang antara proyek di Indonesia dan di negara asalnya, China.
"Menurut perhitungan pihak Indonesia, biaya per satu kilometer kereta Whoosh itu 52 juta dolar Amerika Serikat. Akan tetapi, di China sendiri, hitungannya 17-18 juta dolar AS. Naik tiga kali lipat," kata Mahfud dalam video yang diunggah pada 14 Oktober 2025.
Ia pun mempertanyakan aliran dana dari pembengkakan biaya yang tidak wajar tersebut. "Ini siapa yang menaikkan? Uangnya ke mana? Naik tiga kali lipat. 17 juta dolar AS ya, dolar Amerika nih, bukan rupiah, per kilometernya menjadi 52 juta dolar AS di Indonesia. Nah itu mark up. Harus diteliti siapa yang dulu melakukan ini," tegasnya.
Menindaklanjuti kegaduhan tersebut, KPK mengonfirmasi pada 27 Oktober 2025 bahwa kasus dugaan korupsi terkait Whoosh telah naik ke tahap penyelidikan sejak awal tahun 2025. Mahfud MD juga telah menyatakan kesiapannya untuk dipanggil dan memberikan keterangan lebih lanjut kepada KPK.
Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung sendiri dioperasikan melalui konsorsium di mana PT Kereta Api Indonesia (KAI) menjadi pemegang saham mayoritas di PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI) dengan porsi 58,53 persen. PT PSBI kemudian memegang 60 persen saham proyek, sementara 40 persen sisanya dimiliki oleh konsorsium perusahaan perkeretaapian China, Beijing Yawan HSR Co. Ltd.
Baca Juga: KCIC Pastikan Isu Dugaan Korupsi Whoosh Tak Pengaruhi Jumlah Penumpang
