Geger Wabup Pidie Jaya Ngamuk, Pukul Kepala SPPG di Depan Umum, Begini Kronologinya

Suara.com - Aksi kekerasan yang diduga dilakukan seorang pejabat publik kembali terjadi dan mencoreng citra pemerintahan. Wakil Bupati Pidie Jaya, Hasan Basri, dilaporkan melakukan penganiayaan terhadap Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Desa Sagoe, Muhammad Reza.

Insiden mengejutkan ini terjadi ketika Hasan Basri melakukan kunjungan mendadak ke kantor SPPG Desa Sagoe. Kunjungan yang seharusnya bertujuan untuk pembinaan dan pengawasan program justru berubah menjadi arena arogansi kekuasaan.

Dilansir dari kantor berita Antara, berdasarkan laporan yang diterima, Hasan Basri tidak hanya membentak para relawan yang bertugas, tetapi juga melontarkan ancaman.

Puncaknya, ia melayangkan pukulan kepada Muhammad Reza di hadapan para petugas lain yang sedang bekerja. Situasi yang memanas baru berhasil diredam setelah asisten pribadi sang wakil bupati turun tangan melerai.

Tidak terima dengan perlakuan tersebut, Muhammad Reza bersama relawan dan koordinator wilayah segera melaporkan insiden ini kepada Bupati Pidie Jaya. Sang bupati menyarankan agar pihak SPPG menempuh jalur hukum untuk menyelesaikan masalah ini.

Kasus ini mendapat perhatian serius dari Badan Gizi Nasional (BGN). Wakil Kepala BGN, Sony Sonjaya, menegaskan bahwa pihaknya tidak akan menoleransi segala bentuk kekerasan yang menimpa pelaksana Program Menu Bergizi Gratis (MBG) di lapangan. Laporan resmi pun telah dilayangkan kepada pihak berwenang.

"Program MBG dijalankan dengan semangat kemanusiaan dan gotong royong. Petugas SPPG bekerja di lapangan dengan penuh tanggung jawab sesuai petunjuk teknis. Kekerasan dalam bentuk apa pun terhadap mereka adalah tindakan yang mencederai nilai kemanusiaan dan profesionalisme," kata Sony di Jakarta, Kamis (30/10/2025).

Dukungan penuh juga datang dari Wakil Kepala BGN lainnya, Nanik S Deyang. Ia menekankan bahwa seluruh petugas di lapangan berhak dan wajib mendapatkan perlindungan hukum serta dukungan moral dari pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah.

“Kami sudah mengarahkan tim pemantauan dan pengawasan wilayah untuk mendampingi korban, dan memastikan proses hukum berjalan sesuai aturan," ujar Nanik.