- Komisi VI DPR berencana memanggil Pertamina dalam rapat dengar pendapat
- Pertamina sudah merespon dengan membuka posko pengaduan dan investigasi
- Pengawasan yang konsisten akan mencegah terjadinya penurunan mutu BBM
Suara.com - Anggota Komisi VI DPR RI, Nasim Khan, menyayangkan soal terjadinya insiden banyaknya kendaraan sepeda motor alami 'berebet' atau mogok di Jawa Timur diduga karena isi BBM jenis Pertalite.
Ia mendesak pemerintah serta Pertamina segera melakukan investigasi menyeluruh.
"Kami menerima banyak laporan dari masyarakat di Jawa Timur yang kendaraannya tersendat setelah mengisi BBM di SPBU. Ini memprihatinkan, karena Pertamina seharusnya menjamin kualitas BBM yang dijual di SPBU agar tidak menimbulkan kerusakan pada kendaraan. Kasus yang terjadi di Jatim menunjukkan konsumen perlu waspada ketika ada gejala masalah setelah pengisian BBM,” ujar Nasim kepada wartawan, Jumat (31/10/2025).
Ia menegaskan, Komisi VI DPR berencana memanggil Pertamina dalam rapat dengar pendapat (RDP) untuk meminta penjelasan resmi dan transparan terkait kejadian tersebut.
Menurutnya, langkah ini penting agar publik memperoleh informasi yang jelas dan akurat.
“Sebagai wakil rakyat, kami harus tahu apa yang sebenarnya terjadi. Masyarakat juga berhak tahu. Kami ingin masalah di Jawa Timur ini segera diusut tuntas dan tidak terulang di daerah lain. Jika terbukti ada masalah maka kami minta Pertamina dan SPBU wajib melakukan ganti rugi kepada pemilik kendaraan yang mengalami mogok atau tersendat,” tegasnya.
Lebih lanjut, ia mengatakan, jika hasil investigasi menemukan adanya pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab dalam proses distribusi BBM atau pengelolaan SPBU, maka harus diberikan sanksi tegas.
“Jangan ada kompromi bagi yang bermain-main dengan kualitas BBM, karena ini menyangkut kepentingan masyarakat luas. Bila terbukti insiden itu terjadi ada penyelewengan, kami minta Pertamina menindak tegas mencabut izin SPBU-SPBU terkait," katanya.
"Kami juga minta dilakukan investigasi ke distribusi Pertamina, agar masalahnya diketahui secara jelas apakah ada indikasi terjadi dari tanki pengisian atau SPBU,” sambungnya.
Baca Juga: Pertamina NRE Tancap Gas: Produksi Listrik Melonjak 19,2 Persen, Lampaui Target Triwulan III 2025
Pihak Pertamina, kata dia, memang sudah merespon dengan membuka posko pengaduan dan investigasi. Namun sebagai konsumen, penting juga untuk melapor dan meminta pertanggungjawaban jika terbukti ada kerugian.
Legislator asal Jawa Timur ini juga mengingatkan Pertamina untuk memperketat pengawasan mutu BBM di lapangan dengan melakukan uji kualitas secara berkala di seluruh SPBU.
Ia menilai pengawasan yang konsisten akan mencegah terjadinya penurunan mutu BBM yang merugikan konsumen.
“Kalau pengawasan hanya dilakukan setelah ada masalah, itu artinya sistem belum berjalan efektif. Kami ingin pengawasan dilakukan secara rutin agar masyarakat merasa aman dan percaya mengisi BBM di SPBU. Jangan sampai masalah ini menimbulkan Pertamina kehilangan kepercayaan dari masyarakat karena Pertamina adalah satu-satunya BUMN Indonesia yang bergerak di bidang energi khususnya minyak dan gas bumi dengan binis yang terintegrasi dari hulu hingga hilir. Pertamina seharusnya lebih baik dalam segala hal,” pungkasnya.
