REGIONAL:
- Anggota Komisi B DPRD DKI, Muhammad Taufik Zoelkifli, menyebut hasil kajian menunjukkan warga Jakarta sudah mampu membayar tarif Transjakarta lebih tinggi dari Rp3.500.
- Subsidi yang kini mencapai Rp4,2 triliun per tahun dinilai membebani keuangan daerah, apalagi setelah dana bagi hasil dari pusat dipangkas.
- Meski begitu, Pemprov masih memastikan kenaikan tarif tidak memberatkan masyarakat dan tetap memberi subsidi bagi 15 golongan penerima manfaat.
Suara.com - Anggota Komisi B DPRD DKI, Muhammad Taufik Zoelkifli menilai masyarakat ibu kota sudah sanggup membayar tarif Transjakarta lebih tinggi dari Rp3.500.
Ia menyebut kajian Dewan Transportasi Kota Jakarta (DTKJ) menunjukkan kemampuan warga untuk menanggung tarif baru cukup kuat.
"Jadi kemampuan bayar dari warga Jakarta dan keinginan bayar berapa, itu ternyata memang mereka sudah (dikaji). Kalau melihat dari kajian, masyarakat Jakarta sudah mampu untuk membayar lebih dari Rp3.500," ujar Taufik saat dihubungi, Minggu (2/11/2025).
Menurut Taufik, wacana kenaikan tarif Transjakarta sudah bergulir sejak dua tahun lalu. Selain karena kemampuan ekonomi warga yang meningkat, ia menyebut tarif Transjakarta memang sudah terlalu lama tidak mengalami penyesuaian.
Ia menilai, kenaikan tarif Transjakarta sudah sewajarnya dilakukan. Selama 20 tahun, harga tiket tidak pernah berubah, sementara tarif transportasi umum di daerah penyangga Jakarta rata-rata sudah mencapai Rp5.000.
Politikus PKS itu menambahkan, beban subsidi yang ditanggung Pemprov DKI untuk operasional Transjakarta terus meningkat.
Kondisi itu diperparah dengan rencana pemangkasan dana transfer ke daerah (TKD) oleh pemerintah pusat, termasuk dana bagi hasil (DBH) untuk Jakarta, senilai Rp16 triliun.
Taufik menyebut, subsidi Transjakarta saat ini sudah mencapai Rp4,2 triliun per tahun dengan jumlah penumpang harian sekitar 1,2 juta orang.
"Jadi gambarannya kalau seorang penduduk Jakarta naik Transjakarta, penumpang naik Transjakarta, itu harusnya dia bayarnya Rp15 ribu supaya tertutup gitu ya, kan ya? Tapi karena bayarnya Rp3.500, jadi yang Rp11.500 itu disubsidi oleh Pemprov Jakarta untuk supaya bisa beroperasi," tuturnya.
Meski demikian, ia mengungkapkan DPRD DKI belum menerima usulan resmi dari Pemprov terkait besaran tarif baru yang akan diberlakukan.
"Jadi kalau kami dari itu DPRD melihat bahwa, ya kalau memang masyarakat sudah mampu untuk membayar lebih, maka itu kami akan membuatkan regulasinya. Tentunya regulasi nanti pergub ya, tapi kami akan menyetujui," tuturnya.
Sebelumnya, Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta, Syafrin Liputo, menjelaskan pihaknya terus memperbarui kajian tentang kemampuan dan kemauan masyarakat membayar (ability to pay-willingness to pay/ATP-WTP). Kajian tersebut menjadi dasar untuk menentukan besaran tarif Transjakarta yang baru.
"Jadi begitu ada kenaikan tarif, tentu akan berdampak pada ridership, jumlah penumpangnya, jumlah pelanggannya, baik itu Transjakarta dalam hal ini. Oleh sebab itu, setiap tahun ini kami update dari sisi ATP-WTP masyarakat," kata Syafrin di Balai Kota Jakarta, Rabu (29/10/2025).
Ia menambahkan, beban subsidi untuk Transjakarta terus meningkat karena tingkat pemulihan biaya (cost recovery) turun drastis menjadi hanya 14 persen, dari sebelumnya 34–35 persen.
"Artinya jika tinggal 14 persen, maka subsidi yang harus disiapkan itu sebesar 86 persen. 86 persen ini, sekarang kita terkoreksi tadi dengan DBH, pemotongan DBH, sehingga ini berpengaruh terhadap kapasitas fiskal Jakarta," ujarnya.
Syafrin mengatakan, pihaknya masih melakukan simulasi untuk menentukan tarif ideal yang tidak memberatkan warga.
Berdasarkan perhitungan sementara, nilai keekonomian Transjakarta tanpa subsidi sekitar Rp13 ribu per perjalanan, sementara tarif yang berlaku saat ini hanya Rp3.500.
Di sisi lain, Gubernur Jakarta Pramono Anung menegaskan, subsidi Transjakarta tetap diberikan untuk 15 golongan masyarakat, seperti pelajar, disabilitas, dan lansia. Namun, ia menilai subsidi tidak bisa diberlakukan untuk semua kalangan karena akan membebani keuangan daerah.
"Tentunya kan enggak bisa Pemerintah Jakarta menyangga semua penduduk yang ada di Jakarta dan Jabodetabek," kata Pramono di kawasan Blok M, Jakarta Selatan, Senin (27/10/2025).
Pramono menyebut, Pemprov Jakarta telah menghitung kemungkinan kenaikan tarif agar tetap selaras dengan tarif Transjabodetabek.
"Kami sudah menghitung untuk Transjakarta, terutama juga untuk Transjabodetabek, supaya harga antara Jakarta dan daerah penyangga tidak berbeda," ucapnya.
TERPOPULER