- Pakar hukum JJ Amstrong Sembiring mengatakan, refleksi hukum jelang akhir tahun 2025, banyak di tenggarai dengan persoalan-persoalan fenomenal
- Terlihat, sepanjang kasus perjalanan di 2025 derajat intelektual lintas hukum tidak sebanding dengan derajat intelekltualitas masyarakat itulah yg menyebabkan gonjang ganjing hukum tidak berkesudahan
- "Ini menjadi lautan persoalan hukum yang terjadi di Indonesia, melihat kurangnya ketegasan hukum serta perundang-undangan di negara ini yang menjadikan hukum bebas liar atau biasa disebut hukum rimba,"
Suara.com - Tahun 2025 sebentar lagi akan menutup masanya, Indonesia di tahun 2025 cukup mengalami berbagai gejolak serta dinamika persoalan kasus-kasus Fenomenal.
Pengamat hukum JJ Amstrong Sembiring mengatakan, refleksi hukum jelang akhir tahun 2025, banyak di tenggarai dengan persoalan-persoalan fenomenal yaitu sosok Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang dinilai bermanuver mirip dengan Ahok Mantan Gubernur DKI Jakarta.
Serta kasus artis ternama sepanjang kasus 2025 yaitu kasus korupsi berjamaah Harvey Mois, Sandra Dewi, Nadiem Makarim, Immanuel Ebenezer, hingga yang paling fenomenal adalah Riza Khalid.
Tak hanya itu, perceraian artis yang cukup fenomenal belakangan ini adalah perceraian Dedy Corbuzier dengan istrinya.
"Di tahun 2025 ini, dari kacamata hukum saya banyak melihat pengungkapan kasus korupsi, hingga kasus korupsi Riza Khalid. Ini adalah sebuah kemajuan hukum di negeri ini," kata Amstrong kepada wartawan di Jakarta, Sabtu (1/11/2025).
Lebih lanjut, Amstrong menuturkan Korupsi yang melibatkan PT Pertamina Patra Niaga yang ditaksir kerugian negara mencapai Rp 968,5 triliun merupakan modus operandi termasuk pengoplosan BBM pertalite menjadi pertamax dan impor minyak di atas harga pasar.
Terlebih, di tahun 2025 ini pemerintah juga melakukan Efisiensi anggaran 2025 yang merupakan instruksi presiden melalui Inpres No. 1 Tahun 2025 yang menargetkan efisiensi belanja sekitar Rp306,6 triliun dari total belanja negara.
Hal tersebut malah dianggap merugikan masyarakat, karena memangkas anggaran yang berakibat pada pengurangan layanan publik, penundaan proyek infrastruktur, pemotongan gaji atau honorer, serta melemahkan lembaga pengawas.
Setelah efisiensi, muncullah menteri viral 2025 Purbaya Yudhi Sadewa. Sosok Purbaya dinilai Amstrong memiliki manufer yang mirip dengan mantan Gubernur Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.
Baca Juga: Duet Ayah dan Anak di Pemilu: Sah secara Hukum, tapi Etiskah?
"Masih hangat, demo besar-besar yang terjadi di negeri ini yang melibatkan banyak pemuda pemudi bangsa, serta banyak memakan korban bukan hanya di Jakarta, tapi juga di kota-kota besar lainnya di Indonesia," ujarnya.
Demo ini juga berdampak kepada kalangan artis yang sedang menduduki posisi anggota DPR RI. Dampak dari amukan masa saat demo hinggal menjarah beberapa rumah artis seperti Eko Patrio, Uya Kuya, Sahroni dan juga eks Menteri Keuangan Sri Mulyani.
"Ini menjadi lautan persoalan hukum yang terjadi di Indonesia, melihat kurangnya ketegasan hukum serta perundang-undangan di negara ini yang menjadikan hukum bebas liar atau biasa disebut hukum rimba," tutur Amstrong.
Menurut dia, sebagai konsekwensi dinamis di sebuah negara hukum. Terlihat, sepanjang kasus perjalanan di 2025 derajat intelektual lintas hukum tidak sebanding dengan derajat intelekltualitas masyarakat itulah yg menyebabkan gonjang ganjing hukum tidak berkesudahan.
"Tipologi negara berkembang memang seperti demikian, harapannya hukum di negeri ini harus dirombak secara progresif termasuk para pejabatnya biar hukum menjadi komandan tertinggi di dalam setiap lini kehidupan," tambah Sembiring.
