-
AMSI desak revisi UU Hak Cipta lindungi konten media.
-
Konten jurnalistik kini banyak dipakai untuk melatih AI.
-
AMSI dukung Proposal Indonesia di Sidang WIPO soal AI.
Suara.com - Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) secara resmi mendesak pemerintah dan DPR untuk merevisi Undang-Undang Hak Cipta, menuntut perlindungan atas konten jurnalistik dari ancaman Artificial Intelligence (AI).
Desakan ini disampaikan langsung oleh Ketua Umum AMSI, Wahyu Dhyatmika, kepada Menteri Hukum Supratman Andi Agtas dalam pembukaan Indonesia Digital Conference (IDC) 2025 di Jakarta, pada 22 Oktober 2025.
Sebagai simbol dukungan, para ketua AMSI dari 28 provinsi menyerahkan sebuah kanvas putih yang telah ditandatangani kepada Menkum.
Tema besar IDC tahun ini, 'Sovereign AI: Menuju Kemandirian Digital', sengaja dipilih untuk menyuarakan urgensi ini.
Menurut Wahyu Dhyatmika, tanpa kedaulatan, industri media bisa menghadapi krisis eksistensial.
“Tanpa kedaulatan AI, semua sektor industri dan bisnis kita, terutama ekosistem informasi dan media, bisa mengalami krisis eksistensial,” ujarnya.
Perjuangan di Tingkat Global
Selain revisi UU di tingkat nasional, AMSI juga secara penuh mendukung inisiatif Menkum Supratman untuk mendorong Proposal Indonesia untuk Copyright & Digital Environment di Sidang Umum World Intellectual Property Organization (WIPO) di Jenewa pada awal Desember mendatang.
Langkah ini dianggap strategis untuk memperkuat kedaulatan digital Indonesia dan memastikan adanya distribusi nilai ekonomi yang lebih adil dari konten jurnalistik di era AI.
Baca Juga: Bukan Cuma Iklan: 5 Bos Media Bongkar 'Revenue Stream' Ajaib di Era AI
"Dukungan dari industri media ini menjadi energi penguat buat kami agar terus memperjuangkan kepentingan bangsa Indonesia di ranah internasional,” kata Menteri Supratman menanggapi dukungan AMSI.
Ajang IDC dan AMSI Awards 2025 ini sendiri terselenggara berkat dukungan dari sejumlah korporasi besar, termasuk Sinar Mas Land, Astra International, Djarum Foundation, BNI, Pertamina, dan banyak lainnya.
