Dicap Tak Layak Diberi Gelar Pahlawan, Romo Magnis Suseno Kuliti 'Dosa-dosa' Soeharto Penguasa Orba

Suara.com - Usulan pemberian gelar pahlawan nasional kepada Presiden ke-2 RI, Soeharto kini menuai polemik. Wacana gelar pahlawan yang diusulkan kepada Soeharto turut ditanggapi oleh Cendekiawan, Romo Frans Magnis Suseno.

Dalam konferensi pers yang digelar di Gedung YLBHI, Jakarta pada Selasa (4/11/2025), Romo Magnis turut menguluti 'dosa-dosa' Soeharto selama 32 tahun menjadi presiden. Salah satunya yang disorot oleh Romo Magnis terkait kasus pembantaian massal alias genosida pada 1965 yang diduga ikut didalangi oleh Soeharto.

Menurutnya, tokoh yang diusulkan menerima gelar pahlawan tidak boleh memiliki rekam jejak, termasuk adanya pelanggaran HAM berat di masa lalu.

"Tidak bisa disangkal, bahwa Soeharto yang paling bertanggung jawab atas satu dari 5 genosida terbesar umat manusia di abad bagian kedua abad ke 20, yaitu pembunuhan sesudah tahun 65, 66, antara 800 ribu dan menurut Sarwo Edi yang sangat aktif, 3 juta orang. Mengerikan sekali," ungkap Romo Magnis.

Selain terlibat pelanggaran HAM, pengajar di Sekolah Tinggi Filsafat (STF) Driyarkara itu juga mengungkit soal budaya korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) yang tumbuh subur selama Soeharto berkuasa.

"Salah satu alasan mengapa Soeharto tidak boleh menjadi pahlawan, adalah bahwa dia melakukan korupsi besar-besaran. Dia memperkaya keluarga, dia memperkaya orang-orang dekatnya, memperkaya dirinya sendiri bukan pahlawan nasional," ungkapnya.

Dari sederet 'dosa' selama memimpin orde baru (Orba), Romo Magnis pun menegaskan jika Soeharto tak layak menerima gelar pahlawan.

"Dari seorang pahlawan nasional diharapkan bahwa ia tanpa pamrih memajukan bangsa, tidak mau beruntung sendiri. Bagi saya, ini alasan yang sangat kuat bahwa (Soeharto) jangan dijadikan pahlawan nasional," katanya.

Sebelumnya, Kementerian Sosial mengusulkan sebanyak 40 nama tokoh untuk mendapat gelar pahlawan nasional, termasuk Presiden Ke-2 RI, Soeharto.

Selain itu, nama-nama lain yang diusukan mendapat gelar pahlawan di antaranya Presiden Ke-4 RI Abdurrahman Wahid (Gus Dur),  ulama asal Bangkalan Syaikhona Muhammad Kholil, Rais Aam PBNU K.H. Bisri Syansuri, K.H. Muhammad Yusuf Hasyim dari Tebuireng, Jombang, Jenderal TNI (Purn) M. Jusuf dari Sulawesi Selatan, serta Jenderal TNI (Purn) Ali Sadikin dari Jakarta (mantan Gubernur Jakarta) dan aktivis buruh perempuan asal Nganjuk, Jawa Timur, Marsinah.