Tolak Gelar Pahlawan Soeharto, Koalisi Sipil Ungkap 9 Dosa Pelanggaran HAM Berat Orde Baru

Suara.com - Wacana untuk menganugerahkan gelar pahlawan nasional kepada Presiden kedua RI, Soeharto, menuai penolakan tajam dari Koalisi Gerakan Masyarakat Sipil Adili Soeharto (Gemas).

Koalisi yang terdiri dari berbagai elemen masyarakat sipil ini menilai rekam jejak Soeharto selama 32 tahun berkuasa sarat dengan catatan kelam yang tidak dapat diabaikan, terutama terkait pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat dan kerusakan institusi militer.

Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras), Andrie Yunus, menegaskan bahwa pihaknya telah secara aktif menyuarakan penolakan ini sejak pekan lalu dengan memberikan berbagai masukan dan catatan kritis.

“Kami dari Koalisi Gerakan Masyarakat Sipil Adili Soeharto atau GEMAS sejak Jumat kemarin telah banyak memberikan masukan catatan dan penolakan terhadap pemberian gelar pahlawan Soeharto,” katanya di depan Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Selasa (4/11/2025).

Andrie menuturkan bahwa penolakan ini bukanlah sentimen tanpa dasar.

Sejarah mencatat bahwa nama Soeharto tidak pernah bisa dilepaskan dari berbagai peristiwa pelanggaran HAM berat yang terjadi selama era Orde Baru.

Komnas HAM sendiri, lanjutnya, telah mengidentifikasi setidaknya ada sembilan kasus pelanggaran HAM berat yang terjadi di sepanjang periode Kepemimpinan Soeharto.

Hingga hari ini, kasus-kasus tersebut belum pernah diungkap secara tuntas, dan yang lebih memprihatinkan, para korban dan keluarganya belum mendapatkan keadilan yang semestinya.

Bagi koalisi, memulihkan hak korban jauh lebih mendesak daripada memberikan penghargaan simbolis.

“Mengacu pada dasar tersebut, saya rasa lebih penting untuk mengedepankan keadilan bagi korban ketimbang memberikan secara simbolik terhadap gelar pahlawan untuk Soeharto,” jelasnya.

Merusak Profesionalisme Militer

Selain isu HAM, sorotan tajam juga diarahkan pada bagaimana kekuasaan Soeharto telah menyeret institusi militer ke dalam ranah yang seharusnya tidak mereka masuki.

Selama tiga dekade, militer secara sistematis dilibatkan dalam urusan politik praktis hingga bisnis, yang secara fundamental merusak prinsip profesionalisme tentara.

“Paling krusial adalah menempatkan militer dalam jabatan-jabatan sipil bahkan terlibat dalam urusan-urusan sipil,” kata Andrie.

Praktik ini, menurutnya, meninggalkan dampak jangka panjang yang bahkan masih terasa hingga kini.