Usman Hamid Sebut Soeharto Meninggal Berstatus Terdakwa: Sulit Dianggap Pahlawan

Suara.com - Usulan pemberian gelar pahlawan nasional terhadap Presiden Ke-2 RI, Soeharto kini menuai pro-kontra. Gelombang penolakan usulan gelar pahlawan bagi Soeharto terus digaungkan koalisi masyarakat sipil.

Direktur Amnesty International Indonesia Usman Hamid turut mengkritik telak setelah nama Soeharto masuk dalam 40 tokoh yang diusulkan mendapat gelar pahlawan nasional.

Usman Hamid pun menguluti jejak kelam Soeharto sebagai penguasa orde baru hingga akhirnya dilengserkan setelah ada gelombang gerakan Reformasi pada 1998. Hal itu diungkapkan Usman Hamid dalam sebuah diskusi bertema "Mencari Pahlawan Sejati" yang digelar Museum Multatuli, Rangkasbitung, Banten, Rabu (5/11/2025).

Usman Hamid awalnya menyinggung soal kriteria bagi orang yang diusulkan gelar pahlawan. Menurutnya, orang yang pantas mendapat gelar pahlawan, salah satunya adalah bisa mengobarkan dirinya sendiri untuk kepentingan umum. Selain itu, kata dia, keberanian seorang pahlawan bukan hanya fisik, tetapi juga intelektual dan moral.

"Bukan hanya semasa hidupnya tetapi sampai akhir hayat hidupnya dia pegang nilai itu, dia pegang keberanian moral itu, keberanian intelektual itu, dan nilai-nilai kebenaran itu," ujarnya ditulis pada Rabu.

Menurutnya, bagi orang yang memiliki rekam jejak seperti pernah terseret kasus korupsi tak pantas mendapat gelar pahlawan.

"Jadi kalau dia meninggal dunia dalam keadaan melakukan kejahatan atau dengan status tersangka atau dengan status terdakwa entah itu kejahatan pelanggaran hak asas manusia, kejahatan lingkungan, atau korupsi, sulit untuk diletakkan sebagai pahlawan," tambahnya.

Lebih lanjut, Usman Hamid juga membanding-bandingkan peran Soeharto dengan tokoh-tokoh yang juga diusulkan mendapat gelar pahlawan nasional seperti nama Presiden ke-4 RI, Abdurahman Wahid alias Gus Dur dan buruh wanita Marsinah.

Menurutnya, Gus Dur memenuhi unsur untuk diberi gelar pahlawan karena sumbangsihnya terhadap rakyat, termasuk memberikan perlindungan terhadap kelompok minoritas.

"Gus Dur berani, Gus Dur mencopot Jenderal Wiranto karena terlibat dalam kejahatan kemanusiaan di Timor Timur, tidak ada yang pernah melakukan itu, terutamanya Jenderal apalagi Angkatan Darat, agak mustahil untuk bisa disentuh. Jadi, Gus Dur memenuhi kategori itu, sampai terakhir dia meninggal dunia, dia masih membela orang-orang lemah, membela orang-orang yang diserang, didiskriminasi," bebernya.

Sementara, kata dia, Marsinah juga dianggap masuk dalam kategori pahlawan karena membela kaum buruh hingga rela terbunuh.

"Nah, orang yang yang seperti itu untuk dianggap sebagai pahlawan, bisa pahlawan bagi kaum buruh," kata dia.

Usman juga menguliti sepak terjang Soeharto hingga lengser setelah memimpin Indonesia selama 32 tahun. Bahkan, dia menyebut jika Soeharto meninggal dunia dengan status terdakwa atas skandal kasus korupsi di Indonesia.

"Soeharto meninggal dunia ketika ia setengah diadili oleh pengadilan karena kasus korupsi bahkan di Asia Tenggara, dia dianggap sebagai pemimpin paling buruk di dunia, salah satu yang terburuk dan itu sebabnya gerakan reformasi akhirnya merumuskan Tap MPR nomor 11 tahun 1998 yang ada nama Soehartonya," bebernya.

Menurutnya, sosok Soeharto tidak bisa disandingkan dengan Gus Dur atau pun Marsinah karena memiliki latar belakang yang sangat kontras. Dia pun mengajak masyarakat, terutama para mahasiswa untuk ikut bersuara menolak adanya usulan Soeharto diberi gelar pahlawan.

"Bagaimana bisa Soeharto disandingkan dengan Gus Dur, Soeharto disandingkan dengan Marsinah," ujarnya.