Infografis
- Pimpinan DPR menerima audiensi dari Asosiasi Kepala Desa Seluruh Indonesia.
- Para kepala desa menyoroti kendala ketersediaan lahan dan pemanfaatan dana desa.
- DPR berkomitmen mengawal aspirasi desa kepada kementerian terkait.
DPR RI berkomitmen untuk menjembatani aspirasi ini dengan kementerian terkait.
"Yang kedua masalah usulan tentang pemanfaatan dana desa yang harus dibuat untuk pembangunan di desa masing-masing, akan kita sampaikan terutama koordinasi dengan Menteri Desa, Menteri Dalam Negeri dan beberapa kementerian untuk memberikan masukan," janji politisi Partai Gerindra tersebut.
Untuk memastikan program-program strategis seperti MBG berjalan efektif dan terkoordinasi, pemerintah telah membentuk Satuan Tugas Pangan dan Gizi (SPPG).
Dasco menjelaskan, tim supervisi ini memiliki peran sentral dalam mengawasi dan menyinergikan program di tingkat daerah, yang diketuai langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Pangan.
"Lalu yang berikutnya, SPPG sudah dibentuk dimana tim supervisi yang diketuai Menko Pangan untuk kemudian melakukan supervisi bagaimana kemudian MBG di daerah-daerah itu bisa terkoordinasi, SPPG juga terkoordinasi dengan baik supaya perputaran dana di desa bisa menjadi perputaran ekonomi yang cukup signifikan untuk menaikan pendapatan daerah, sehingga hal hal seperti ini akan terus di monitor oleh DPR RI."
