Hotman Paris Sebut Saksi Ahli CMNP Jadi 'Senjata Makan Tuan' dalam Sidang Sengketa NCD

Suara.com - Sidang lanjutan perkara perdata antara MNC Asia Holding melawan PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk (CMNP) di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat kembali memanas.

Kuasa Hukum MNC Asia Holding, Hotman Paris Hutapea, mengklaim bahwa saksi ahli yang dihadirkan oleh pihak CMNP justru memberikan keterangan yang menguntungkan posisi kliennya.

Perkara dengan nomor register 142/Pdt.G/2025q/PN Jkt.Pst ini berpusat pada transaksi Negotiable Certificate of Deposit (NCD) yang diterbitkan oleh PT Bank Unibank Tbk (BBKU) untuk kepentingan CMNP pada tahun 1999.

Transaksi tersebut difasilitasi oleh MNC Asia Holding (dahulu Bhakti Investama) sebagai arranger, di mana CMNP mengklaimnya sebagai transaksi tukar menukar, bukan jual beli.

Dalam persidangan yang digelar pada Rabu (5/11/2025), pihak CMNP menghadirkan Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Anwar Borahima, sebagai saksi ahli.

Namun, menurut Hotman, kesaksian tersebut menjadi bumerang bagi CMNP.

Hotman Paris menyoroti keterangan saksi ahli yang secara prinsipil menyatakan bahwa jika suatu perjanjian secara eksplisit menyebutkan adanya jual beli, maka transaksi tersebut harus diakui sebagai jual beli, yang secara langsung melemahkan dalil CMNP.

"Hari ini pihak CMNP melalui kuasa hukumnya mengajukan saksi ahli Prof Anwar dari Universitas Hasanuddin, tapi malah menguntungkan klien saya, menguntungkan, sangat menguntungkan Hary Tanoe," kata Hotman usai persidangan di PN Jakarta Pusat, Rabu (5/11/2025).

"Kan CMNP mengatakan ini tukar menukar, bukan jual beli. Nah, tadi ahlinya mengatakan kalau memang ada perjanjian mengatakan itu jual beli, ya itu jual beli," kata Hotman.

Hotman menegaskan bahwa seluruh direksi CMNP pada saat itu telah menandatangani dokumen yang menyatakan transaksi NCD tersebut adalah jual beli.

Fakta tersebut, menurutnya, juga telah dipublikasikan dan tercatat secara konsisten dalam laporan keuangan perusahaan.

"Selama 10 tahun dalam neraca selalu ditulis ini jual beli, jual beli, ya bukan tukar menukar dong,” katanya.

"Jadi itu saja, berhasil kita buktikan bahwa transaksi Bhakti dengan CMNP adalah jual beli surat berharga, bukan tukar menukar," katanya.

Lebih lanjut, Hotman Paris juga menggarisbawahi keterangan ahli mengenai pertanggungjawaban korporasi.

Saksi ahli menyatakan bahwa jika direksi suatu perusahaan melanggar aturan internal, maka pertanggungjawabannya harus digugat kepada direksi yang bersangkutan.

Menurut Hotman, argumen ini menunjukkan bahwa gugatan CMNP salah alamat.

Jika CMNP menganggap NCD yang diterbitkan Unibank cacat hukum atau melanggar aturan, seharusnya pihak yang digugat adalah direksi Unibank dan entitas bank itu sendiri, bukan MNC sebagai fasilitator.

"Saya kasih pertanyaan sangat simple sama ahli dari CMNP, kalo Bapak punya deposito di bank, dan ditandatangani oleh direksi bank, ternyata deposito tersebut cacat, siapa yg tanggung jawab? Tentu yang tanggung jawab adalah pemegang direksi dari bank dan banknya. Kan dia mengatakan bahwa surat berharga ini, deposito ini melanggar aturan, tapi ternyata direksi banknya tidak digugat," katanya.