Infografis
- Pimpinan KPK mengungkap proses di balik penetapan tersangka Gubernur Riau yang baru diumumkan lebih dari 1x24 jam OTT.
- KPK berdalih jika penetapan Abdul Wahid karena masalah teknis
- KPK menyebut aturan KUHAP hanya memberikan waktu 1x24 jam kepada penyidik pasca menangkap orang yang terindikasi korupsi.
Suara.com - Wakil Ketua KPK Johanis Tanak mengungkap di balik proses penetapan tersangka Gubernur Riau Abdul Wahid atas kasus dugaan pemerasan terhadap anak buahnya senilai Rp2,2 miliar. KPK mengumumkan status tersangka Abdul Wahid pada Rabu (5/11/2025) atau lebih dari 1x24 jam pasca-terjaring operasi tangkap tangan pada Senin (3/11) lalu.
Tanak berdalih, proses penetapan tersangka Abdul Wahid karena terkendala masalah teknis.
“Itu masalah teknis saja, bukan masalah yuridis. Hal itu juga tidak diatur (dalam kitab undang-undang hukum acara pidana atau KUHAP),” ungkapnya dikutip dari Antara, Kamis (6/11/2025).
Menurutnya, beerdasar aturan dalam KUHAP, penyidik diberikan waktu 1x24 jam untuk melakukan pemeriksaan dan mendalami ada atau tidaknya suatu tindak pidana korupsi jika terjadi penangkapan terhadap seseorang.
“Kemudian kalau dikualifikasi sebagai suatu tindak pidana korupsi, ada enggak buktinya? Apa saja buktinya? Nah, seperti itu,” katanya.
Setelah menemukan alat bukti yang cukup, kata dia, maka ditetapkan sejumlah pihak yang ditangkap dalam OTT sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi.
Oleh sebab itu, dia mengatakan KPK dalam kurun waktu 1x24 jam pasca-OTT sudah menetapkan tiga orang sebagai tersangka kasus dugaan korupsi terkait pemerasan di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau tahun anggaran 2025.
Mereka adalah Gubernur Riau Abdul Wahid, Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (PUPRPKPP) Riau M. Arief Setiawan (MAS), serta Tenaga Ahli Gubernur Riau Dani M. Nursalam (DAN).
“Hal yang penting dan yang jelas, KPK dalam menjalankan tugasnya tidak menyimpang dari aturan yang berlaku. Tentunya hukum acara pidana yang berlaku, di mana penyelidik melakukan penangkapan dan meminta keterangan dalam tempo 1x24 jam sudah bisa menetapkan apakah para pelaku yang tertangkap ini perbuatannya dapat dikualifikasi sebagai tindak pidana korupsi atau tidak,” jelasnya.
Baca Juga: Hasil 'Jatah Preman' Rp2,25 M, Gubernur Riau Palak Anak Buah buat Pelesiran ke London hingga Brasil
Senada dengan Tanak, Pelaksana Tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu dalam kesempatan yang sama mengonfirmasi pengumuman baru dilakukan pada Rabu (5/11) petang, bukan Selasa (4/11) malam, dikarenakan alasan teknis.
Asep menjelaskan pemeriksaan terhadap sembilan orang yang ditangkap, dan satu orang yang menyerahkan diri terkait OTT Gubernur Riau baru selesai dilakukan KPK pada Rabu (5/11) dini hari atau sekitar pukul 03.00 WIB.
“Kami juga kalau jam 3 pagi agak ini ya, kurang tepat lah untuk pengumuman. Jadi, lebih baik dilewatkan ke hari ini (Rabu 5/11) untuk pengumumannya, seperti itu,” ujarnya.
Sebelumnya, pada 3 November 2025, KPK mengonfirmasi penangkapan Gubernur Riau Abdul Wahid dan delapan orang lainnya dalam operasi tangkap tangan (OTT).
Pada 4 November 2025, KPK mengumumkan Tenaga Ahli Gubernur Riau Dani M. Nursalam menyerahkan diri kepada lembaga antirasuah tersebut.
Selain itu, KPK pada tanggal yang sama, mengonfirmasi sudah menetapkan tersangka pasca-OTT tersebut. Namun, belum dapat memberitahukan secara detail kepada publik.
