Puan Maharani Buka Suara soal Putusan MKD Terkait Anggota DPR Nonaktif: Hormati dan Tindak Lanjuti

Suara.com - Ketua DPR RI, Puan Maharani, menyatakan akan menghormati dan menindaklanjuti keputusan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI terkait sanksi terhadap lima anggota DPR RI nonaktif. 

Putusan MKD tersebut mengembalikan status Adies Kadir dan Uya Kuya sebagai anggota DPR aktif, sementara Ahmad Sahroni, Nafa Urbach, dan Eko Patrio diperpanjang masa nonaktifnya.

"Ya kita hormati yang menjadi keputusan MKD dan akan kita tindak lanjuti apa yang menjadi keputusan tersebut," kata Puan di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (6/11/2025).

Menanggapi pertanyaan mengenai rencana pengaktifan kembali salah satu anggota, Adies Kadir, yang diminta untuk langsung aktif kembali sebagai Wakil Ketua DPR RI, Puan menjelaskan bahwa pihaknya akan terlebih dahulu meninjau detail keputusan tersebut. 

"Kita lihat dulu kemarin keputusannya seperti apa dan hari ini belum ada agenda apa-apa," ujar Puan.

Puan menambahkan bahwa ia akan berdiskusi terlebih dahulu dengan para pimpinan DPR lainnya terkait keputusan MKD yang baru saja diputuskan. 

"Karenanya nanti mungkin saya akan bicara dulu dengan para pimpinan yang lain terkait dengan keputusan MKD yang baru diputuskan," pungkasnya.

Sebelumnya, Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI telah memutuskan nasib lima anggota DPR RI nonaktif. Hasilnya tiga anggota DPR RI dari lima dinyatakan bersalah dan dihukum penonaktifan dengan masa hukuman berbeda. 

Mereka yang diputuskan bersalah melanggar kode etik oleh MKD adalah Nafa Urbach, Eko Hendro Purnomo (Eko Patrio) dan Ahmad Sahroni. 

Wakil Ketua MKD DPR RI, Adang Daradjatun, membacakan putusan tersebut secara rinci. Putusan ini menjadi bagian krusial dalam menindaklanjuti kasus lima anggota DPR RI nonaktif yang telah menarik perhatian publik. 

Nafa Urbach Dinyatakan Bersalah dan Dinonaktifkan 3 Bulan 

Nafa Indria Urbach, yang menjabat sebagai teradu dua, dinyatakan terbukti melanggar kode etik. Adang Daradjatun menyampaikan,  

"Empat, menyatakan teradu dua, Nafa Indria Urbach, terbukti melanggar kode etik." 

Sebagai konsekuensi dari pelanggaran tersebut, Nafa Urbach juga dijatuhi sanksi penonaktifan.  

"Enam, menyatakan teradu dua, Nafa Urbach, nonaktif selama 3 bulan berlaku sejak tanggal putusan ini dibacakan yang dihitung sejak penonaktifan yang bersangkutan sebagaimana keputusan DPP Partai Nasdem," jelas Adang.  

Selain sanksi, MKD juga meminta Nafa Urbach untuk lebih berhati-hati dalam menyampaikan pendapat dan menjaga perilakunya ke depan.  

"Lima, meminta teradu dua, Nafa Urbach, untuk berhati-hati dalam menyampaikan pendapat serta menjaga perilaku untuk ke depannya," kata Adang. 

Eko Patrio Dihukum Nonaktif 4 Bulan 

Selanjutnya, Eko Hendro Purnomo atau yang dikenal sebagai Eko Patrio, teradu empat, juga dinyatakan terbukti melanggar kode etik DPR RI.  

"Sembilan, menyatakan teradu empat, Eko Hendro Purnomo, terbukti melanggar kode etik DPR RI," kata Adang. 

Atas pelanggaran tersebut, Eko Patrio dikenakan hukuman penonaktifan selama empat bulan.  

"Sepuluh, menghukum teradu empat, Eko Hendro Purnomo, nonaktif selama 4 bulan berlaku sejak tanggal putusan ini dibacakan, yang dihitung sejak penonaktifan yang bersangkutan sebagaimana keputusan DPP PAN," tambahnya. 

Ahmad Sahroni Terima Sanksi Terberat: Nonaktif 6 Bulan 

Sanksi terberat dalam putusan ini diberikan kepada Ahmad Sahroni, teradu lima, yang juga terbukti melanggar kode etik DPR RI.  

"Sebelas, menyatakan teradu lima, Ahmad Sahroni, terbukti telah melanggar kode etik DPR RI," tegas Adang Daradjatun. 

Ahmad Sahroni dijatuhi hukuman penonaktifan selama enam bulan, menjadi durasi terlama di antara ketiga anggota yang bersalah.  

"Dua belas, menghukum teradu lima, Ahmad Sahroni, nonaktif selama 6 bulan berlaku sejak putusan ini dibacakan yang dihitung sejak penonaktifan yang bersangkutan sebagaimana keputusan DPP Nasdem," tutup Adang.