REGIONAL:
- Kepemilikan SLHS pada setiap SPPG juga menjadi perhatian Presiden Prabowo Subianto.
- Nanik mengimbau para Kepala SPPG berikut mitra/yayasan pengelola untuk peduli tentang pentingnya SLHS.
- Sertifikat ini wajib dimiliki oleh usaha karena menjadi bukti bahwa usaha tersebut memenuhi standar kebersihan dan kesehatan.
Berdasarkan laporan Kemenkes, BGN memerintahkan kepada para kepala SPPG di seluruh Indonesia untuk segera mengurus pendaftaran SLHS bersama Mitra/Yayasan.
“Para kepala SPPG harus menginformasikan, mengimbau, dan mendorong mitra/yayasan yang belum mendaftarkan SLHS untuk SPPG-nya sesegera mungkin mengurus ke Dinas Kesehatan kabupaten/kota setempat,” kata Wakil Kepala BGN Bidang Operasional Pemenuhan Gizi Sony Sonjaya.
Regulasi SLHS diatur melalui Permenkes No. 1096/Menkes/Per/VI/2011 dalam Permenkes No. 2 Tahun 2023. Peraturan ini mengatur standar higiene sanitasi pada jasa boga, termasuk kewajiban usaha makanan untuk memenuhi persyaratan kesehatan.
Selain peraturan tingkat nasional, pemerintah daerah juga berwenang dalam menetapkan aturan tambahan melalui Perda. Perda mengatur prosedur teknis pengajuan SLHS, biaya retribusi, hingga detail pemeriksaan yang dilakukan.
TERPOPULER
