- Lukmanul menyatakan rasa kecewa dan sedihnya atas keputusan tersebut.
- Ia menyoroti alasan Pemprov DKI yang menyebut rendahnya minat warga terhadap komoditas seperti daging dan susu UHT.
- Lukmanul juga menolak rencana Pemprov DKI untuk kembali berutang sebesar Rp2,2 triliun.
Suara.com - Protes Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Lukmanul Hakim, melontarkan kritik keras terhadap kebijakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang memangkas anggaran subsidi pangan murah hingga Rp300 miliar.
Ia menilai langkah itu justru membebani masyarakat kecil yang tengah berjuang di tengah tingginya harga kebutuhan pokok.
Dalam rapat paripurna yang turut dihadiri Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo, Lukmanul menyatakan rasa kecewa dan sedihnya atas keputusan tersebut.
Ia menilai, kebijakan itu tidak sejalan dengan semangat keberpihakan kepada warga miskin di ibu kota.
“Saya yang pertama ingin menyampaikan keresahan dan kesedihan saya soal rencana pengurangan subsidi pangan murah kepada masyarakat Rp300 miliar. Itu harusnya jangan dilakukan,” ujar Lukman di Gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (12/11/2025).
Lukman menyoroti alasan Pemprov DKI yang menyebut rendahnya minat warga terhadap komoditas seperti daging dan susu UHT sebagai dasar pengurangan anggaran.
Namun, menurutnya, dalih tersebut tidak benar dan jauh dari kenyataan di lapangan.
"Katanya tidak diminati. Ternyata itu berbohong oleh anak buah Gubernur,” tegas Lukman di hadapan forum paripurna.
Tak hanya soal pangan, Lukmanul juga menolak rencana Pemprov DKI untuk kembali berutang sebesar Rp2,2 triliun.
Baca Juga: LRT Jakarta Bakal Diperluas ke JIS dan PIK2, DPRD DKI Ingatkan Soal Akses Harian Warga
Ia menilai, sebagian proyek yang akan dibiayai dengan pinjaman tersebut tidak memiliki potensi pengembalian (return) dan justru berisiko menimbulkan masalah hukum di kemudian hari.
"Saya tidak setuju, Pak Gubernur. Karena proyek yang dibiayai dari hutang tidak ada return-nya, nanti menjadi persoalan hukum,” katanya.
Politikus PAN itu turut menyinggung proyek warning system banjir senilai Rp225 miliar yang menggunakan dana pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Hingga kini, ia menilai keberadaan sistem peringatan dini tersebut tak jelas hasilnya.
“Hari ini warning system banjir itu tidak tahu di mana rimbanya. Ini mohon penjelasannya nanti,” ucap Lukman.
Selain menyoroti masalah keuangan daerah, Lukman juga mengusulkan agar Pemprov DKI memperkuat sumber daya manusia dengan menambah pelajaran bahasa asing di sekolah-sekolah, baik negeri maupun swasta.
"Jakarta menuju global city, SDM-nya harus ditingkatkan. Setiap sekolah perlu ada ekstrakurikuler berbahasa asing,” tuturnya.
Ia menutup pandangannya dengan mengingatkan Pemprov DKI agar tidak memangkas anggaran yang menyentuh kebutuhan dasar masyarakat, seperti subsidi pangan murah yang berperan penting dalam menekan angka stunting.
"Apalagi jangan dikurangi, Pak, namanya subsidi pangan. Mengurangi subsidi pangan malah menambah stunting,” pungkas Lukman.
