Infografis
Baca 10 detik
- Kasus dugaan korupsi Tuper DPRD Indramayu menjadi perhatian besar publik karena temuan BPK menunjukkan kerugian negara mencapai Rp16,8 miliar,
- Kejati Jawa Barat telah memperluas penyelidikan secara signifikan
- Publik dan PPPI khawatir proses hukum yang lambat dapat menggerus kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum
Jika prosesnya berlarut-larut, PPPI menilai hal itu bisa memicu apatisme publik dan menurunkan partisipasi warga dalam mengawasi pemerintah.
PPPI menegaskan komitmennya untuk terus mengawal kasus ini hingga tuntas, menolak anggapan bahwa langkah mereka bermuatan politik.
“Motivasi kami murni untuk Indramayu yang lebih baik,” tegas Niken.
