Infografis
- BMKG mengancam Jakarta dengan banjir rob dan cuaca ekstrem, sementara Pemprov DKI menerima rapor merah mitigasi banjir.
- Anggota DPRD DKI, Francine Widjojo, menyoroti keluhan warga mengenai banjir yang berulang dan semakin parah.
- PSI mengkritik Pemprov DKI karena pengerukan saluran air tidak rutin dan proyek pencegahan banjir dilakukan saat musim hujan.
Suara.com - Peringatan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mengenai ancaman banjir rob dan cuaca ekstrem yang mengintai Jakarta akhir bulan ini menjadi alarm keras. Namun, di tengah kekhawatiran warga, kinerja Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dalam mitigasi banjir justru mendapat rapor merah dari parlemen Kebon Sirih.
Kritik tajam datang dari Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) melalui Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta, Francine Widjojo. Berdasarkan hasil serap aspirasi langsung dari masyarakat, Francine menemukan keluhan yang sama berulang kali, banjir di lingkungan mereka kini terasa semakin parah.
"Kalau dari hasil reses kemarin ya, 24 kegiatan bersama dengan warga, banyak keluhan yang kami terima terkait dengan banjir berulang dan makin parah di kondisi-kondisi lingkungan pemukiman warga," ujar Francine di Jakarta, Kamis (20/11/2025).
Menurut PSI, salah satu akar masalahnya adalah penanganan yang tidak konsisten. Francine menyoroti pentingnya pengerukan saluran air dan kali sebagai langkah fundamental yang seharusnya menjadi rutinitas, bukan sekadar proyek reaktif.
"Termasuk salah satu hal yang harusnya rutin dilakukan itu adalah pengerukan," katanya.
Ia meyakini, jika program pengerukan dijalankan secara disiplin dan menyeluruh di seluruh penjuru Ibu Kota, dampaknya akan sangat signifikan dalam meredam luapan air.
"Karena ketika pengerukan ini rutin dilakukan di seluruh saluran air dan kali di Jakarta, ini sudah sangat membantu warga Jakarta supaya banjirnya tidak terlalu parah," jelas Francine.
Proyek Musim Hujan: Resep Gagal Pemprov DKI
Namun, catatan paling kritis dari PSI adalah soal momentum pengerjaan proyek yang kerap salah kaprah. Francine menyentil kebiasaan Pemprov DKI yang seolah baru "terbangun" dan sibuk melakukan perbaikan fisik justru ketika musim hujan sudah di depan mata.
Baca Juga: Pohon Tumbang Lumpuhkan MRT, PSI Desak Pemprov DKI Identifikasi Pohon Lapuk: Tolong Lebih Gercep!
"Dan tolong juga bagi Pemprov DKI Jakarta agar melakukan pekerjaan-pekerjaan untuk pengendalian banjir atau pencegahan ini dilakukan pada musim kemarau," pintanya.
Logika sederhana di balik kritik ini adalah efektivitas. Pengerjaan proyek infrastruktur pengendali banjir, seperti pembangunan tanggul, membutuhkan kondisi kering agar material bangunan dapat mengeras sempurna dan kokoh. Ketika dipaksakan saat musim hujan, hasilnya bisa fatal.
"Jangan nunggu ketika pada saat musim hujan, ada orang lapor, baru mulai dilakukan perbaikan," lanjut Francine.
Ia tidak hanya berbicara teori. Francine membeberkan contoh kegagalan nyata akibat perencanaan yang buruk ini, yakni insiden jebolnya tanggul di Kali Pesanggrahan, Jakarta Selatan, yang sedang dalam proses pembangunan.
"Yang kejadian di Kali Pesanggrahan, karena penanggulannya dilakukan pada saat musim hujan, jebol," ungkapnya.
Insiden ini menjadi bukti konkret bagaimana tata kelola proyek yang tidak efisien berujung pada kerugian. Infrastruktur yang dibangun untuk menahan air justru hancur oleh air bahkan sebelum sempat berfungsi.
