Infografis
- PBB menobatkan Jakarta sebagai kota terpadat dunia pada 18 November 2025, dengan hampir 42 juta jiwa berdasarkan metode DEURB baru.
- Kepadatan Jakarta terbukti dari kerugian ekonomi kemacetan Rp100 triliun per tahun dan hanya 61% penduduk terlayani air bersih.
- Pemprov DKI mengatasi kepadatan melalui pengembangan transportasi massal terpadu dan pemanfaatan teknologi Jakarta Smart City.
Suara.com - Pagi di Jakarta selalu dimulai dengan bunyi-bunyian yang memekakkan telinga: dering alarm, klakson yang saling sahut, dan napas panjang warga yang sudah pasrah sebelum matahari terbit.
Di kota yang seakan terus tumbuh tanpa jeda ini, orang-orang berjalan cepat, seakan kalau melambat sedikit saja, kota akan menelan mereka.
Jadi, ketika PBB tiba-tiba menobatkan Jakarta sebagai kota terpadat di dunia, banyak warga hanya terkekeh—bukan karena terkejut, tetapi karena kenyataan itu sudah mereka rasakan di trotoar, di stasiun, di antrean air, dan di lewatnya angin yang sering terasa lebih panas dari biasanya.
Di balik gedung-gedung tinggi yang memantulkan cahaya kota, ada jutaan cerita tentang bagaimana orang-orang berusaha tetap nyaman hidup di tempat yang tak pernah benar-benar memberi ruang untuk berhenti.
Pun pengamat tata kota M. Azis Muslim, sambil tertawa menyebut kalau isu kenyamanan tinggal di Jakarta jadi pertanyaan yang gampang sekaligus susah dijelaskan.
PBB Sebut Jakarta Jadi Kota Terpadat Dunia
Laporan terbaru PBB yang dirilis 18 November 2025 sebut bahwa Jakarta resmi menjadi kota dengan penduduk terbanyak di dunia, mencapai hampir 42 juta jiwa.
Kemunculan angka ini dipicu perubahan total PBB dalam mendefinisikan sebuah “kota” mulai tahun 2025.
Untuk pertama kalinya dalam sejarah, PBB membuang seluruh definisi nasional yang selama ini dipakai tiap negara.
Baca Juga: Masalah Rumput JIS Tak Kunjung Usai, Erick Thohir: Itu Aset Pemda DKI
Mulai 2025, semua kota di dunia diukur dengan satu standar global yang sama bernama Degree of Urbanization (DEURB).
PBB menggunakan grid 1 km × 1 km dari citra satelit dan data kepadatan penduduk. Jika satu kotak memiliki minimal 1.500 jiwa/km² dan bersebelahan dengan kotak serupa, maka otomatis masuk wilayah “kota”.
Hasilnya adalah wilayah metropolitan yang benar-benar menyatu (built-up area), bukan batas administrasi.
Kebingungan Pemprov DKI Jakarta
Pemprov DKI Jakarta sempat bingung dengan rilis data terbaru PBB terkait kota terpadat.
Wakil Gubernur DKI Jakarta, Rano Karno mengatakan, lonjakan angka hingga puluhan juta jiwa itu sangat berbeda jauh dengan data resmi demografi milik pemerintah daerah saat ini.
