- Mendagri Tito Karnavian mendorong pemda mengambil peran sentral dalam pengelolaan geopark demi kesejahteraan berkelanjutan masyarakat.
- Keberlanjutan geopark sangat bergantung pada sinergi antara pemerintah daerah dan partisipasi aktif masyarakat setempat.
- Keterbatasan anggaran pemda menjadi tantangan; perlu skema dukungan pendanaan khusus dari pemerintah pusat.
Ia menambahkan, kepala daerah perlu secara aktif menyiapkan program-program unggulan dan yang terpenting, melibatkan partisipasi masyarakat sejak awal. Tanpa sinergi ini, sebuah geopark hanya akan menjadi proyek di atas kertas yang gagal memberi dampak.
"Kalau suatu kawasan geopark tidak menjadi model pengembangan masyarakat yang berkelanjutan berbasis konservasi akan sangat disayangkan," kata Prasetyadi.
Tantangan Klasik: Keterbatasan Anggaran
Baik Mendagri Tito maupun Prasetyadi sama-sama mengakui adanya satu tantangan klasik yang sering dihadapi pemda yakni keterbatasan anggaran.
Tito secara terbuka menyoroti kendala ini dan mengusulkan agar Bappenas dapat mempertimbangkan skema dukungan pendanaan khusus bagi daerah pemilik geopark dengan kapasitas fiskal yang lemah.
Pandangan ini diamini sepenuhnya oleh Prasetyadi. Ia membenarkan bahwa banyak pemda memiliki keterbatasan dana untuk mengelola aset sebesar geopark. Oleh karena itu, intervensi dan dukungan dari pemerintah pusat menjadi sangat vital.
Ia berharap Kemendagri dan Bappenas dapat segera merumuskan skema pendanaan yang efektif untuk menjembatani kesenjangan fiskal tersebut, memastikan potensi geopark di seluruh Indonesia dapat berkembang secara optimal.
