REGIONAL:
- Hasan Nasbi mengkritik sindiran antarmenteri pasca-banjir Sumatera, menekankan evaluasi hanya hak Presiden Prabowo.
- Sindiran terbuka menteri dianggap kontraproduktif, menciptakan kesan ketidaksinergisan kabinet saat dibutuhkan kekompakan.
- Akar persoalan banjir diklaim disebabkan kesalahan pengelolaan lingkungan dan tata ruang puluhan tahun, bukan menteri baru.
Suara.com - Mantan Kepala Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi, menyoroti polemik sindiran antarmenteri yang mencuat setelah banjir besar melanda tiga provinsi di Sumatera.
Ia menegaskan bahwa penanganan bencana tidak boleh dikaburkan oleh saling tuding antarpembantu presiden, karena akar persoalan jauh lebih panjang dari sekadar kinerja satu menteri yang baru menjabat setahun.
Dalam pernyataannya melalui akun Instagram, Minggu (7/12/2025), Hasan menegaskan bahwa satu-satunya pihak yang berhak mengevaluasi dan memperingatkan menteri adalah Presiden Prabowo Subianto sebagai pemimpin kabinet.
Karena itu, ia menilai sindiran terbuka antarmenteri di ruang publik justru kontraproduktif.
“Yang berhak memperingatkan anggota kabinet hanya bosnya kabinet, yaitu presiden. Hanya presiden yang bisa memberikan peringatan kepada anggota kabinet, baik secara tertutup maupun terbuka. Kalau sesama anggota kabinet, ya di ruang tertutup,” ujarnya.
Hasan menyayangkan munculnya pernyataan-pernyataan yang saling menyudutkan di antara menteri.
Menurutnya, kondisi ini justru menimbulkan kesan ketidaksinergisan di tubuh pemerintahan pada saat negara membutuhkan kekompakan penuh dalam menghadapi bencana hidrometeorologi yang memakan banyak korban.
“Kalau bukan Pak Purbaya yang menyenggol menteri lain, kelihatan enggak kalau kabinet jadi tidak solid? Balas-membalasnya jadi tidak solid. Padahal sekarang justru kita lagi butuh solid-solidnya ini,” tambahnya.
Hasan kemudian menekankan bahwa kesalahan dalam pengelolaan lingkungan dan mitigasi banjir tidak dapat dibebankan pada satu atau dua pejabat yang baru menjabat.
Menurutnya, kerusakan lingkungan dan persoalan tata ruang kemungkinan sudah berlangsung selama puluhan tahun.
“Ini bukan kesalahan satu orang atau dua orang. Coba lihat dulu: betulkah ini kesalahan menteri yang bersangkutan? Gara-gara satu kejadian, mereka baru jadi menteri satu tahun. Benar enggak ini kesalahan mereka?” katanya.
Ia mengajak publik melihat masalah ini secara lebih luas, termasuk menelusuri jejak panjang persoalan lingkungan Indonesia yang telah terjadi selama 30 hingga 50 tahun terakhir.
Hasan menyebut pentingnya mengidentifikasi akar masalah agar solusi yang diambil tidak sekadar menjadi reaksi jangka pendek.
“Apakah ini kesalahan kita dalam 50 tahun? Kita tarik 40 tahun, kita tarik 30 tahun. Ini yang harus ditelusuri, benar enggak terjadi kesalahan di situ,” tegasnya.
Hasan Nasbi kemudian menegaskan bahwa kritik seharusnya diarahkan pada penyusunan solusi jangka panjang, bukan sekadar saling menyalahkan antarpimpinan kementerian.
Ia menilai bahwa momen bencana seharusnya menjadi titik refleksi untuk memperbaiki tata kelola lingkungan secara menyeluruh.
“Soal pertobatan nasuha, ayo kita semua taubatan nasuha. Tapi dudukkan perkara pada tempatnya, jangan main jurus pukul rata,” tutupnya.
Pernyataan Hasan menjadi pengingat bahwa bencana di Sumatera merupakan akumulasi persoalan struktural yang memerlukan kolaborasi lintas sektor dan kepemimpinan yang solid, bukan pertengkaran di antara para pengambil keputusan.
TERPOPULER
