Infografis
- Partai Golkar menuntut anggota fraksinya meningkatkan sensitivitas kemanusiaan sebagai respons terhadap bencana di beberapa wilayah Indonesia.
- Bimtek di Jakarta pada Desember 2025 akan membekali legislator tentang regulasi, alokasi anggaran kontingensi, dan koordinasi penanganan bencana.
- Anggota DPRD dari daerah terdampak bencana seperti Aceh wajib mendampingi warga dan membantu penanganan darurat di lokasi.
Suara.com - Ketua Bidang Kaderisasi dan Keanggotaan Partai Golkar, Zulfikar Arse Sadikin, menegaskan, bahwa bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat menjadi pengingat keras agar anggota fraksi Partai Golkar memiliki sensitivitas tinggi, baik secara kemanusiaan maupun kelembagaan.
Hal itu disampaikannya merespons rentetan bencana alam yang melanda sejumlah wilayah di Indonesia belakangan ini.
Partai Golkar sendiri bakal menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Anggota Fraksi Partai Golkar DPRD Provinsi dan Kota/Kabupaten Tahap II Tahun 2025. Acara yang dijadwalkan berlangsung pada 10–12 Desember 2025 di Jakarta ini secara khusus membekali para legislator daerah terkait kesiapsiagaan penanganan bencana.
"Legislator daerah tidak hanya hadir saat masa kampanye atau agenda seremonial. Mereka dituntut mampu merespons bencana dengan cepat, tepat, dan berbasis kebutuhan masyarakat,” kata Zulfikar kepada wartawan, Selasa (9/12/2025).
Zulfikar memaparkan tiga poin utama materi yang akan dibekalkan kepada para anggota DPRD.
Pertama, penyusunan regulasi daerah terkait mitigasi dan penanganan bencana, termasuk penyempurnaan Perda kebencanaan dan tata ruang yang adaptif terhadap risiko.
Kedua, legislator diminta mampu mengalokasikan dan mencadangkan anggaran kontingensi kebencanaan di APBD.
Hal ini krusial, kata dia, agar pemerintah daerah dapat bergerak cepat saat bencana melanda tanpa terhambat proses administratif yang panjang. Ketiga, pemahaman mengenai tata koordinasi penanganan bencana antara pemerintah daerah, lembaga nasional, dan elemen masyarakat.
Bagi Partai Golkar, menurutnya, isu kebencanaan merupakan mandat moral dan politik yang tak bisa ditunda.
Baca Juga: Pemerintah Siaga Penuh Jelang Nataru 2025, Fokus Antisipasi Bencana di Tengah Pemulihan Daerah
"Indonesia adalah negara rawan bencana. Legislator harus punya kapasitas yang memadai untuk melindungi rakyatnya, mulai dari pencegahan sampai pemulihan,” tegasnya.
Sebagai bentuk empati dan prioritas penanganan krisis, Panitia Bimtek memutuskan untuk tidak mengikutsertakan anggota Fraksi Partai Golkar DPRD dari daerah yang sedang dilanda bencana, khususnya dari Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Wakil Ketua Komisi II DPR RI tersebut menjelaskan, bahwa keputusan ini merupakan instruksi langsung agar para wakil rakyat tersebut tetap standby di daerah masing-masing.
Mereka diwajibkan membantu pemerintah daerah dalam penanganan darurat, evakuasi, distribusi logistik, serta memastikan kebutuhan dasar warga terpenuhi.
"Kami meminta seluruh anggota Fraksi Partai Golkar DPRD dari daerah terdampak untuk tetap berada di lapangan, mendampingi warga, dan bekerja sama dengan perangkat pemerintah daerah serta relawan,” ujar Zulfikar.
Ia menutup keterangannya dengan menekankan bahwa setiap kebijakan yang dihasilkan anggota Fraksi Golkar DPRD di seluruh Indonesia harus berpihak pada keselamatan warga demi memperkokoh sistem perlindungan rakyat.
