- KPK mengumumkan skor Survei Penilaian Integritas (SPI) 2025 nasional mencapai 72,32 poin, meningkat dari 2024.
- Meskipun naik, skor nasional 72,32 menempatkan Indonesia pada kategori umum rentan terhadap korupsi.
- Variasi skor instansi cukup lebar; beberapa kementerian/lembaga mencapai di atas 80, namun lainnya di bawah 70.
Suara.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengumumkan skor Survei Penilaian Integritas (SPI) 2025 secara nasional. Pada tahun ini skor SPI mencapai 72,32 poin atau meningkat dari SPI 2024 yang tercatat 71,53 poin.
Meski mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya, skor tersebut masih menempatkan Indonesia dalam kategori rentan secara umum.
Ketua KPK Setyo Budiyanto menjelaskan bahwa capaian ini belum menggambarkan kondisi ideal. Mengingat variasi skor antarinstansi atau daerah yang kemudian masih cukup lebar.
Ia menjelaskan bahwa sejumlah kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah telah mencapai skor mendekati 80 bahkan melewati angka tersebut.
Namun di sisi lain, masih banyak pula instansi yang berada di bawah skor 70. Sehingga menjadi perhatian tersendiri bagi KPK agar upaya preventif dan preemtif diperkuat.
"Kalau didalami angka itu, ada beberapa kementerian, lembaga, pemerintah yang kemudian angkanya mendekati 80, bahkan sudah di atas 80. Tetapi sebaliknya, ada juga yang angkanya di bawah 70," kata Setyo di Kompleks Kepatihan Yogyakarta, Selasa (9/12/2025).
Dipaparkan Setyo, KPK membagi hasil SPI dalam tiga kategori yakni baik, rentan, dan waspada. Secara nasional, Indonesia masih berada pada posisi rentan.
"Nah ini masuk dalam kategori rentan, sekali lagi angka ini adalah efek dari angka nasional. Tapi kalau didalami masing-masing kementerian, lembaga, itu nanti bisa kelihatan," tandasnya.
KPK berharap instansi kategori rentan dapat naik kelas, dan instansi kategori waspada paling tidak dapat berpindah ke kelompok rentan sebelum meningkat menjadi baik.
Baca Juga: Bakal Jadi Kado Akhir Tahun? Ketua KPK Buka Suara soal Tersangka Korupsi Kuota Haji
Setyo juga mendorong kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah melakukan perbaikan berbasis data yang ada. Sehingga dapat menciptakan tata kelola yang lebih terukur.
