Pengeluaran Rokok Warga RI Tembus Rp94 Ribu per Bulan, Lebih Tinggi dari Belanja Pangan

Suara.com - Pengeluaran bulanan masyarakat Indonesia tercatat lebih tinggi untuk membeli rokok daripada mencukupi bahan pangan bergizi.

Ruang Kebijakan Kesehatan Indonesia (RUKKI) menyoroti fenomena itu karena dinilai bertolak belakang dengan upaya pemerintah memperbaiki gizi masyarakat.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) 2026, rata-rata pengeluaran per kapita untuk rokok mencapai Rp94.180 per bulan.

Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan pengeluaran untuk padi-padian sebesar Rp92.141, sayuran Rp65.257, buah-buahan Rp46.010, telur dan susu Rp44.915, serta daging Rp40.352.

Di sisi lain, data Organisasi Pangan dan Pertanian Perserikatan Bangsa-Bangsa (FAO) yang dikutip dalam kajian pada 2025 menunjukkan sekitar 123,4 juta penduduk Indonesia atau 43,5 persen populasi belum mampu membeli pola makan sehat.

Ketua RUKKI, Mouhamad Bigwanto, menilai persoalan tersebut tidak bisa hanya dilihat sebagai pilihan konsumsi masyarakat.

Menurut dia, keterjangkauan harga, akses, daya beli, dan kebijakan pemerintah turut memengaruhi pola pengeluaran rumah tangga.

“Pemerintah seharusnya malu. Kita terus bicara soal pengentasan kemiskinan, perbaikan gizi, dan Generasi Emas 2045, tetapi makanan sehat masih sulit dijangkau sementara rokok begitu mudah dibeli,” ujar Mouhamad dalam keterangannya, Rabu (28/10/2026).

Ia menilai kondisi tersebut menunjukkan pentingnya kebijakan yang dapat mendukung masyarakat menjalani pola hidup sehat.

“Ini bukan sekadar persoalan masyarakat yang salah memilih, melainkan juga kegagalan kebijakan negara dalam menciptakan lingkungan yang mendukung hidup sehat,” katanya.

RUKKI menilai program perbaikan gizi tidak cukup apabila pemerintah mengabaikan faktor-faktor yang memengaruhi pengeluaran rumah tangga, termasuk konsumsi rokok.

Karena itu, RUKKI mendorong pemerintah menjadikan pangan bergizi sebagai pilihan yang lebih mudah dan terjangkau, terutama bagi keluarga berpendapatan rendah.

RUKKI juga mendesak sejumlah kementerian dan lembaga mempercepat kebijakan pengendalian produk yang dinilai tidak sehat, termasuk penerapan cukai minuman berpemanis dalam kemasan (MBDK), penetapan batas kandungan gula, garam, dan lemak (GGL), serta kewajiban label peringatan gizi di bagian depan kemasan.

Selain itu, RUKKI meminta pemerintah membatasi promosi produk tidak sehat dan mengurangi hambatan harga maupun distribusi pangan bergizi bagi masyarakat.