REGIONAL:
- Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, memprioritaskan pemulihan bencana di Sumatera daripada menggodok usulan pilkada melalui DPRD.
- Dasco menekankan bahwa diskusi revisi undang-undang politik belum tepat waktu karena fokus harus pada korban bencana alam di wilayah barat Indonesia.
- Usulan pilkada melalui DPRD disampaikan Bahlil Lahadalia dari Partai Golkar, yang dinilai terlalu dini oleh kubu Gerindra saat ini.
Suara.com - Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menegaskan, lebih baik memprioritaskan pemulihan Indonesia pascabencana banjir dan tanah longsor di Sumatera ketimbang menggodok usulan wacana pilkada melalui DPRD.
Dasco secara tegas menyatakan keengganannya untuk menanggapi lebih jauh dinamika politik tersebut saat ini.
Bagi Ketua Harian Partai Gerindra ini, diskursus mengenai revisi undang-undang politik belum tepat waktunya, mengingat Indonesia sedang berduka dan berjuang bangkit dari rentetan bencana alam yang melanda wilayah barat Indonesia.
Dalam konferensi pers yang digelar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Dasco menekankan bahwa empati dan tindakan nyata untuk pemulihan korban bencana harus didahulukan ketimbang manuver politik legislasi.
"Ya kita seperti yang saya sampaikan, kita mikir Indonesia pulih dulu dari bencana baru bicara hal tersebut," kata Dasco, dikutip hari Kamis (11/12/2025).
Pernyataan Dasco ini merujuk pada kondisi darurat yang tengah dihadapi oleh tiga provinsi di Pulau Sumatera.
Untuk diketahui, wilayah Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar) saat ini sedang dalam fase pemulihan pascabencana banjir bandang dan tanah longsor yang mengakibatkan kerusakan infrastruktur serta dampak sosial yang masif bagi masyarakat setempat.
Fokus pemerintah dan DPR, menurut Dasco, seharusnya tercurah pada upaya rehabilitasi dan rekonstruksi di wilayah-wilayah terdampak tersebut.
Ia menilai, pembicaraan mengenai format Pilkada ataupun Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu masih terlalu dini untuk dibahas secara intensif sekarang, mengingat pesta demokrasi lima tahunan berikutnya masih berjarak sekitar empat tahun lagi.
"Ngomongin RUU Pemilu, urusan koalisi permanen, urusan politik nanti saja, ketika Indonesia kembali normal dan saudara-saudara kita pulih."
Usulan Bahlil
Sikap menahan diri dari kubu Gerindra ini menjadi penyeimbang di tengah kencangnya usulan dari Partai Golkar.
Sebelumnya, dalam perayaan HUT ke-61 Partai Golkar di Istora Senayan, Jakarta, Jumat (5/12/2025), Bahlil Lahadalia menyampaikan pandangannya di hadapan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Bahlil menilai, sistem pemilihan langsung yang berjalan saat ini perlu dievaluasi demi efisiensi dan stabilitas politik di daerah.
Mantan Menteri Investasi tersebut berargumen bahwa mengembalikan mandat pemilihan kepada DPRD akan menyederhanakan proses politik di tingkat lokal.
"Setahun lalu, soal pilkada, kami mengusulkan dipilih lewat DPR saja. Memang banyak pro kontra, tapi setelah dikaji, lebih baik dilakukan lewat DPRD, biar tak pusing-pusing."
Bahlil bahkan memberi sinyal, pembahasan mengenai revisi paket undang-undang politik sudah bisa digulirkan mulai tahun depan.
Ia berharap, RUU tersebut dapat dibahas secara komprehensif dengan menyerap aspirasi publik yang luas, meskipun usulan ini diprediksi akan memicu perdebatan sengit di kalangan pegiat demokrasi dan masyarakat sipil.
Gagasan Bahlil ini bukanlah pernyataan spontan, melainkan sebuah narasi yang telah ia sampaikan di berbagai forum internal partai berlambang Pohon Beringin tersebut.
Sebelum acara puncak di Jakarta, Bahlil juga sempat menyinggung hal serupa saat membuka Musyawarah Daerah (Musda) DPD I Partai Golkar Provinsi Sulawesi Tenggara di Kendari, pada awal November 2025.
TERPOPULER