- Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, mendorong Kemendagri menunjuk Plt Bupati Aceh Selatan akibat absen saat bencana.
- DPR RI membentuk Pansus Penyelesaian Konflik Agraria pada Oktober 2025 untuk mengatasi sengketa lahan menahun secara sistematis.
- Dasco memimpin revisi UU BUMN guna mengakomodasi putusan MK terkait batasan rangkap jabatan wakil menteri.
Suara.com - Tahun 2025 menjadi periode yang sibuk sekaligus krusial bagi DPR RI. Di tengah dinamika politik pasca-pemilu dan transisi pemerintahan, peran pimpinan legislatif menjadi sorotan tajam publik, terutama generasi milenial dan Gen Z yang semakin kritis terhadap kinerja wakil rakyat.
Salah satu sosok sentral yang menyita perhatian adalah Sufmi Dasco Ahmad.
Menjabat kembali sebagai Wakil Ketua DPR RI, Ketua Harian Partai Gerindra ini tidak hanya duduk di balik meja, melainkan turun tangan membereskan berbagai "benang kusut" persoalan bangsa.
Langkah taktisnya dinilai efektif dalam meredam krisis dan memberikan kepastian hukum.
Berikut adalah rangkuman masalah-masalah besar yang berhasil ditangani dan dicarikan solusinya oleh Sufmi Dasco Ahmad sepanjang tahun 2025.
1. Krisis Kepemimpinan Daerah Saat Bencana (Kasus Aceh Selatan)
Salah satu sorotan terbesar di akhir tahun adalah respons cepat DPR terhadap ketidakpedulian pejabat daerah.
Publik sempat dibuat geram oleh ulah Bupati Aceh Selatan Mirwan MS, yang justru berangkat umrah saat wilayahnya diterjang bencana banjir bandang dan longsor parah.
Kekosongan pemimpin di saat krisis ini memicu kemarahan luas. Dasco mengambil langkah tegas dengan tidak sekadar memberikan kecaman verbal.
Baca Juga: Dasco Unggah Video Prabowo saat Bikin Kaget WWF karena Sumbangkan Tanah di Aceh
Ia menggunakan fungsi pengawasannya untuk mendesak Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) agar segera menunjuk Pelaksana Tugas (Plt) dan memproses pemberhentian sementara sang bupati sesuai regulasi.
Langkah ini penting untuk memastikan penanganan bencana tidak terhambat birokrasi.
Terkait desakan solusi ini, Dasco menegaskan, "Kami minta agar dapat ditunjuk Plt, yang bisa kemudian memimpin penanganan bencana di daerah tersebut dengan benar."
2. Mengurai Konflik Lahan Menahun Lewat Pansus Agraria
Sengketa tanah seringkali menjadi "api dalam sekam" yang memicu konflik horizontal antara masyarakat, perusahaan, dan negara.
Menyadari urgensi ini, di bawah koordinasi Dasco, DPR RI akhirnya menyepakati pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Penyelesaian Konflik Agraria pada Oktober 2025.
