- Anggota Komisi IV DPR RI, Daniel Johan, menanggapi target swasembada energi Papua melalui sawit.
- Daniel mengingatkan pemerintah agar ekspansi sawit di Papua tidak menyebabkan kerusakan ekologis permanen.
- Komisi IV DPR menyarankan intensifikasi lahan sawit eksisting daripada pembukaan hutan baru.
Suara.com - Anggota Komisi IV DPR RI, Daniel Johan, memberikan tanggapan serius terkait keinginan Presiden Prabowo Subianto yang menargetkan Papua mencapai swasembada energi, salah satunya melalui pemanfaatan kelapa sawit sebagai bahan bakar nabati (BBN).
Meski menyambut baik gagasan tersebut sebagai langkah strategis menuju kemandirian energi nasional, Daniel mewanti-wanti pemerintah agar ambisi itu tidak dibayar dengan kerusakan lingkungan permanen di Bumi Cendrawasih.
Daniel menegaskan, Komisi IV DPR RI mendukung upaya memaksimalkan produksi energi dalam negeri. Namun, ia mengingatkan agar pemerintah belajar dari pengalaman pahit di berbagai daerah lain, di mana alih fungsi hutan untuk sawit dan pertambangan justru memicu bencana hidrometeorologi.
“Pengalaman pahit di berbagai daerah—di mana alih fungsi hutan untuk sawit dan pertambangan telah memicu banjir, banjir bandang, dan krisis ekologis—harus menjadi pelajaran serius,” ujar Daniel Johan kepada wartawan, Rabu (17/12/2025).
Legislator dari Fraksi PKB ini menyoroti kondisi geografis Papua yang sangat spesifik. Ia meminta pemerintah berhati-hati memperhatikan kontur tanah, terutama di wilayah pegunungan dan sepanjang Daerah Aliran Sungai (DAS).
“Kita tidak ingin pembukaan hutan baru untuk penanaman sawit, apalagi di daerah pegunungan dan jalur DAS. Apabila ini dilakukan, maka akan memicu potensi bencana seperti banjir dan tanah longsor,” tegasnya.
Daniel menekankan bahwa Papua memiliki peran krusial sebagai “benteng ekologi terakhir” Indonesia dengan fungsi hidrologis yang sangat vital. Papua, menurutnya, tidak boleh dianggap sekadar ruang kosong untuk ekspansi komoditas semata.
“Jika pembukaan hutan dilakukan tanpa kehati-hatian, tanpa perlindungan hutan dan wilayah adat, risiko bencana ekologis yang kini terjadi di Sumatera dan Aceh berpotensi terulang, bahkan dengan dampak yang lebih besar,” jelasnya.
Untuk itu, kata dia, Komisi IV menekankan bahwa pembangunan di Papua harus berbasis kajian lingkungan yang ketat, tata ruang yang jelas, serta perlindungan terhadap masyarakat adat.
Baca Juga: WALHI Kritik Rencana Prabowo Tanam Sawit dan Tebu di Papua: Tak Punya Hati dan Empati!
Sebagai solusi jalan tengah, Daniel menyarankan pemerintah fokus pada intensifikasi atau memaksimalkan potensi lahan sawit yang sudah ada, ketimbang membuka hutan perawan di Papua.
Ia memaparkan data bahwa Indonesia memiliki potensi lahan sawit eksisting lebih dari 16 juta hektare.
Selain itu, pemerintah dapat memanfaatkan lahan-lahan bermasalah yang telah diinventarisasi dan diambil alih negara melalui Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH).
“Jika penanaman sawit dilakukan di lahan yang sudah eksisting, tentu tidak menjadi permasalahan baru. Ini yang harus diperhatikan oleh pemerintah, bahwa tidak boleh ada pembukaan hutan baru untuk lahan sawit,” katanya.
“Maksimalkan produksi di lahan yang sudah ada, sehingga tidak ada lagi pembukaan hutan untuk perkebunan sawit. Kemandirian energi tidak boleh dibayar dengan penderitaan rakyat Papua di masa depan,” sambungnya.
