- Mahfud MD dari KPRP menyoroti dugaan praktik kotor rekrutmen dan promosi di tubuh Polri.
- Ditemukan adanya ketidakadilan promosi dan dugaan biaya untuk mengikuti pendidikan demi kenaikan pangkat.
- Proses rekrutmen calon taruna Akpol juga dikritik karena telah diwarnai sistem penjatahan dan politik.
Suara.com - Praktik 'jalur orang dalam' hingga dugaan setor uang demi jabatan di Kepolisian Republik Indonesia (Polri) kembali menjadi sorotan tajam.
Kali ini, suara keras datang dari Anggota Komisi Percepatan Reformasi Polri (KPRP), Mahfud MD, yang blak-blakan mengakui bahwa isu rekrutmen dan promosi menjadi salah satu borok yang tengah didalami secara serius.
Berbicara di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM), Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, pada Senin (22/12/2025), Mahfud menegaskan bahwa masalah klasik ini menjadi salah satu fokus utama komisi dalam upaya membenahi institusi Bhayangkara.
"Rekrutmen, promosi, rotasi, dan sebagainya itu menjadi bagian yang dibahas," ujar Mahfud sebagaimana dilansir Antara.
Salah satu persoalan kronis yang dicatatnya adalah ketidakadilan dalam proses kenaikan pangkat.
Menurutnya, ada fenomena di mana anggota yang berprestasi dan memenuhi syarat justru kariernya mandek, sementara mereka yang belum layak bisa melesat naik pangkat dengan cepat.
"Kita mencatat ada orang yang pangkatnya 'enggak' naik-naik, ada orang yang belum memenuhi syarat tiba-tiba sudah naik pangkat," kata dia.
Lebih mengejutkan lagi, Mahfud mengungkap adanya dugaan praktik transaksional di luar mekanisme resmi.
Ia mencontohkan adanya 'biaya' yang harus dikeluarkan oleh anggota untuk bisa mengikuti pendidikan tertentu demi mendapatkan promosi jabatan strategis, seperti pangkat Brigadir Jenderal (Brigjen).
Baca Juga: Bareskrim Ringkus 17 Pengedar Narkoba Jelang DWP 2025 di Bali, Ada 6 Sindikat!
"Bahkan, orang ikut Sespim (Sekolah Staf dan Pimpinan Polri) agar dapat Brigjen, dan sebagainya itu bayar. Bayar ke siapa? Ya bayar ke temannya yang ngurus," ujar dia.
Mahfud menjelaskan bahwa praktik lancung ini sulit terdeteksi karena dilakukan di 'bawah tangan' dan tidak akan pernah tercatat dalam rekening resmi institusi.
"Kalau ditanya di rekeningnya Polri, enggak ada, kan, tidak boleh bayar itu," lanjut Mahfud.
Kritik tajam tak berhenti di situ. Pintu masuk untuk menjadi perwira polisi melalui Akademi Kepolisian (Akpol) juga tak luput dari sorotan.
Mahfud menyebut proses rekrutmen calon taruna kini diwarnai oleh sistem penjatahan yang mengabaikan prinsip meritokrasi.
"Jadi rekrutmen mau masuk Akpol juga sekarang sudah pakai jatah-jatahan juga. Sehingga produk-produk beberapa tahun terakhir ini tidak selektif sebenarnya, tapi karena kedekatan hubungan, karena hubungan politik, dan sebagainya," beber dia.
