- Presiden Prabowo Subianto telah menandatangani revisi KUHAP setelah DPR mengesahkannya menjadi undang-undang.
- Penandatanganan oleh Presiden terjadi pada pertengahan Desember 2025, dikonfirmasi Menteri Prasetio Hadi di Jakarta.
- Revisi KUHAP yang telah dinomorkan tersebut dijadwalkan mulai berlaku secara resmi pada Januari tahun mendatang.
Suara.com - Presiden Prabowo Subianto telah menandatangani Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Diketahui sebelumnya DPR telah mengesahan revisi KUHAP menjadi undang-undang.
Penandatangan KUHAP oleh Prabowo dikonfirmasi Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi.
"Ya," kata Pras di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Senin (29/12/2025).
Pras tidak menegaskan kapan tanggal KUHAP diteken. Ia sebatas memastikan penandatanganan dilakukan pada pertengahan Desember.
"Iya," ujarnya.
Adapun KUHAP kini sudah dinomorkan dan akan berlaku pada Januari mendatang.
Diberitakan sebelumnya, DPR RI secara resmi mengesahkan Revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP) menjadi undang-undang, Selasa (18/11/2025).
Pengesahan ini menandai sebuah momen historis dalam reformasi hukum di Indonesia, mengakhiri perjalanan panjang pembahasan salah satu pilar utama sistem peradilan pidana nasional.
Pengambilan keputusan tingkat II terhadap KUHAP dilakukan pada paripurna ke-8 masa persidangan II tahun sidang 2025-2026.
Momen ketok palu ini terlaksana di ruang paripurna DPR kompleks parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa siang.
Sidang paripurna yang krusial ini dipimpin langsung oleh Ketua DPR Puan Maharani, yang didampingi oleh jajaran pimpinan lainnya, yaitu Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, Cucun Ahmad Syamsurijal, Adies Kadir, dan Saan Mustopa.
Kehadiran pemerintah diwakili oleh Menkumham Supratman Andi Agtas, Wamensesneg Bambang Eko Suhariyanto, dan Wamenkumham Edward Omar Sharif Hiariej.
Tercatat sebanyak 242 anggota dewan hadir dalam rapat tersebut, memastikan kuorum terpenuhi untuk pengambilan keputusan strategis ini.
TERPOPULER
