- KPK menerbitkan SP3 Desember 2024 atas kasus nikel Konawe Utara, menampik adanya intervensi pihak manapun.
- Penghentian penyidikan murni disebabkan kendala teknis penghitungan kerugian negara dan daluwarsa pasal suap.
- Novel Baswedan mengkritik kewenangan SP3 KPK, menilai membuka potensi intervensi dalam penanganan perkara tersebut.
Artinya, Budi menyebut penerbitan SP3 ini untuk memberikan kejelasan dan kepastian hukum kepada para pihak terkait.
“Hal ini juga sesuai dengan azas-azas pelaksanaan tugas dan kewenangan KPK yang diatur dalam Pasal 5 UU Nomor 19 Tahun 2019, yaitu kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, kepentingan umum, proporsionalitas, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia,” tandas dia.
Diketahui, KPK telah menetapkan mantan Bupati Konawe Utara Aswad Sulaiman (ASW) sebagai tersangka terkait perannya sebagai bupati di Konawe Utara dalam perkara tersebut.
ASW diduga menerima uang sejumlah Rp 13 miliar dari sedikitnya pengusaha-pengusaha dari 17 perusahaan pertambangan yang diberikan izin eksplorasi penambangan nikel di Konawe Utara.
Adapun kerugian negara diperkirakan mencapai Rp 2,7 triliun yang berasal dari hasil penjualan nikel karena perizinan yang melawan hukum.
TERPOPULER
