- Aktivitas PT TMS di Sangihe berlanjut meskipun MA membatalkan izin lingkungan dan produksi perusahaan tersebut.
- Konsesi tambang PT TMS seluas 736 km² melanggar UU tentang pulau kecil karena luas Pulau Sangihe di bawah 2.000 km².
- Operasional tambang menimbulkan dampak lingkungan serius meliputi deforestasi, kekeringan air, serta pencemaran laut oleh merkuri dan sianida.
Berbagai bahan kimia berbahaya, mulai dari bahan peledak, merkuri, sianida, hingga arsenik, digunakan dalam proses penambangan. Zat-zat tersebut meracuni sumber air dan menyebabkan pencemaran laut.
Dampak kerusakan lingkungan ini bahkan telah menimbulkan korban. Kanti menuturkan adanya satu keluarga yang mengalami keracunan akibat mengonsumsi hasil laut yang biasa mereka tangkap sendiri.
“Nah itu sudah satu keluarga keracunan. Airnya sudah semakin kering karena tambang ini kan sangat menyerap air dalam jumlah besar. Ada prosesnya untuk pemurnian emas, dan juga butuh bahan-bahan kimia. Saya ke sana lihat kolam sianidanya yang masih terbuka, baunya sangat menyengat,” ucapnya.
Kanti W. Janis menegaskan bahwa jika supremasi hukum tidak segera ditegakkan oleh Presiden dan Kapolri, Sangihe berpotensi menjadi contoh buruk di mana kedaulatan negara kalah oleh broker saham internasional.
Ia berharap Presiden RI dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo segera turun tangan menegakkan supremasi hukum.
“Saya masih berharap sekali, saya masih percaya presiden dan juga Kapolri. Saya masih percaya mereka mau Indonesia baik-baik saja dan percaya pada supremasi hukum. Hukum ini supaya menjadi supremasi perlu ditegakkan, kalau enggak ya jadi hukum rimba,” ujarnya.
Reporter: Dinda Pramesti K
TERPOPULER
