Infografis
- Sidang perdana kasus korupsi Chromebook mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim diwarnai perdebatan penerapan KUHP/KUHAP baru.
- Jaksa ingin substansi pidana gunakan KUHP lama, sementara pengacara ingin gunakan KUHAP baru yang menguntungkan terdakwa.
- Hakim memutuskan substansi korupsi gunakan KUHP lama, namun prosedur acara sidang menggunakan KUHAP baru berlaku sejak 2026.
Namun, untuk hukum acara atau prosedur persidangannya, hakim sepakat dengan permintaan pihak Nadiem untuk menggunakan KUHAP baru.
Keputusan itu diambil berdasarkan asas hukum universal lex mitior, yang mengharuskan penerapan aturan yang paling meringankan bagi terdakwa jika terjadi perubahan undang-undang.
“Terhadap hukum acara, baik penasihat hukum maupun penuntut umum bersepakat untuk menggunakan hukum acara KUHAP baru karena sebagaimana kita ketahui dengan berdasarkan lex mitior bahwa peraturan yang paling menguntungkan terdakwa, harus diberlakukan tentu jika ada peralihan seperti ini ya tentu yang kita ambil adalah yang menguntungkan terhadap terdakwa,” tandas hakim.
Sebagai informasi, Nadiem Makarim didakwa dalam kasus dugaan korupsi program digitalisasi pendidikan terkait pengadaan laptop Chromebook periode 2019-2022.
Selain Nadiem, tiga nama lain yang duduk di kursi pesakitan adalah Ibrahim Arief selaku Konsultan Teknologi di Kemendikbudristek; Mulyatsah selaku Direktur SMP; serta Sri Wahyuningsih yang merupakan Direktur Sekolah Dasar sekaligus Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).
Keempatnya dijerat pasal berlapis, yakni dakwaan pertama Pasal 2 Ayat (1) juncto Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, serta dakwaan kedua Pasal 3 juncto Pasal 18 undang-undang yang sama.
