Militer AS Invasi Venezuela, Dino Patti Djalal Sebut Hukum Rimba Gantikan Hukum Internasional

Suara.com - Mantan Wakil Menteri Luar Negeri, Dino Patti Djalal, mengatakan serangan Amerika Serikat (AS) ke Venezuela menandakan bahwa hukum rimba telah menggantikan hukum internasional.

Pernyataan Dino disampaikan melalui unggahannya di akun media sosial X. Ia mengkritik invasi militer serta penangkapan atau penculikan Presiden Venezuela, Nicolas Maduro, oleh AS.

“Invasi militer & penangkapan/penculikan Presiden Venezuela Maduro oleh AS menandakan bhw hukum rimba tlh menggantikan hukum internasional. Negara yg kuat merasa berhak melakukan aksi ‘semau gue’ thdp negara lain. Ini pertanda kita memasuki a dangerous world order,” tulis Dino, Sabtu (3/1/2025).

Dino kemudian mempertanyakan sikap sejumlah pihak atas serangan AS ke Venezuela, mulai dari Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) hingga negara-negara di sekitar Venezuela, termasuk Indonesia.

“Bagaimana sikap DK PBB? Sikap G7? Bagaimana sikap Amerika Latin? Bagaimana sikap ? Ujian bagi politik luar negeri bebas aktif yang berlandaskan pada prinsip,” kata Dino.

Sebelumnya diberitakan, dunia internasional diguncang oleh aksi militer spektakuler yang dilancarkan Amerika Serikat (AS) di jantung Amerika Latin. Dalam sebuah operasi kilat yang tak terduga, Presiden Venezuela Nicolas Maduro ditangkap dan dibawa keluar dari negaranya pada 3 Januari 2025.

Ketegangan yang mendidih sejak akhir 2025 mencapai puncaknya saat fajar menyingsing di Caracas.

Di bawah komando Presiden Donald Trump, militer AS meluncurkan serangan udara presisi yang tidak hanya menghantam ibu kota, tetapi juga melumpuhkan titik-titik strategis di Negara Bagian Miranda, La Guaira, dan Aragua.

Melalui unggahan di media sosialnya, Donald Trump secara terbuka mengumumkan keberhasilan operasi tersebut.

“Amerika Serikat telah berhasil melakukan serangan skala besar terhadap Venezuela dan pemimpinnya, Presiden Nicolas Maduro, yang telah ditangkap bersama istrinya dan diterbangkan keluar dari negara itu,” kata Trump.

Langkah agresif Washington ini seketika memicu gelombang reaksi global. Di balik penangkapan pemimpin sosialis tersebut, terungkap sederet fakta mencengangkan yang menyertai operasi pengejaran ini.

Berikut lima fakta kunci di balik jatuhnya Nicolas Maduro ke tangan Amerika Serikat:

1. Operasi Udara Strategis: 30 Menit yang Menentukan
Penangkapan Maduro bukanlah hasil negosiasi, melainkan operasi tempur murni.

Pasukan khusus AS bergerak setelah serangan udara masif menghancurkan pusat-pusat komando utama Venezuela.

Hanya dalam waktu sekitar 30 menit, tim elite AS berhasil mengamankan Maduro beserta istrinya dari lokasi persembunyian mereka sebelum pihak lawan sempat mengorganisasi perlawanan.

2. Jerat Hukum Narkoterorisme Internasional
Bukan tanpa alasan AS melakukan tindakan ekstrem ini. Landasan hukum operasi tersebut berpijak pada dakwaan Departemen Kehakiman AS tahun 2020. Maduro dituding sebagai otak di balik “Cartel de los Soles”, sebuah jaringan yang diduga menyelundupkan ribuan ton kokain ke Amerika Serikat dengan bantuan gerilyawan Kolombia.

Bagi Washington, rezim Maduro dianggap sebagai ancaman keamanan nasional yang sengaja “membanjiri” AS dengan narkotika.

3. Pengepungan Total dari Laut Karibia
Sebelum serangan udara dimulai, AS telah “mengunci” Venezuela dari laut.

Sebanyak 15.000 personel militer dikerahkan di perairan Karibia untuk memutus jalur logistik. Per 30 Desember, 11 kapal perang raksasa, termasuk kapal induk tercanggih USS Gerald R. Ford, telah bersiaga di posisi tempur.

Armada ini diperkuat kapal perusak rudal berpemandu, kapal penjelajah, hingga kapal serbu amfibi, menciptakan blokade yang nyaris tak tertembus.

4. Dominasi Teknologi: Duel yang Tidak Seimbang
Analisis intelijen mengungkap bahwa militer Venezuela tidak berdaya menghadapi keunggulan teknologi siluman (stealth) AS.

Dengan kesenjangan alutsista yang drastis, militer AS mampu melancarkan serangan presisi tinggi tanpa hambatan berarti. Pertahanan udara Venezuela runtuh dalam waktu singkat, menunjukkan bahwa keberanian personel saja tidak cukup melawan keunggulan teknologi tempur modern.

5. Dunia Terbelah: Protes Keras China dan Diplomasi Indonesia
Reaksi keras datang dari Beijing. Pemerintah China secara resmi mengecam intervensi sepihak ini sebagai pelanggaran nyata terhadap hukum internasional.

China mendesak AS segera membebaskan Maduro, menjamin keselamatannya, serta menghentikan upaya penggulingan kekuasaan secara paksa.

Di sisi lain, Indonesia mengambil posisi yang lebih moderat namun tegas. Jakarta secara konsisten mendorong agar konflik diselesaikan melalui jalur diplomasi demi melindungi warga sipil.

Pemerintah Indonesia menekankan pentingnya penghormatan terhadap Piagam PBB dan prinsip kedaulatan hukum internasional dalam penyelesaian sengketa antarnegara.