Infografis
- Presiden Venezuela, Nicolas Maduro, ditangkap militer Amerika Serikat pada 3 Januari 2026, memicu krisis kepemimpinan nasional.
- Mahkamah Agung Venezuela memerintahkan Wakil Presiden Delcy Rodríguez mengambil alih posisi kepala negara berdasarkan konstitusi.
- Rodríguez mengecam penangkapan Maduro sebagai "penculikan ilegal" dan menegaskan mandat barunya dalam pidato keras nasional.
Sejak 2018, ia menjabat sebagai Wakil Presiden Venezuela. Jabatan ini mengukuhkan posisinya sebagai orang kedua paling berkuasa di negara tersebut, dengan tanggung jawab utama pada koordinasi kementerian serta kebijakan ekonomi nasional.
Diplomat yang Pantang Mundur
Rodríguez dikenal karena ketangguhannya di meja diplomasi internasional. Di bawah kepemimpinannya sebagai Menteri Luar Negeri, Venezuela mengambil posisi defensif yang agresif terhadap sanksi internasional.
Ia merupakan sosok yang sangat vokal membela kedaulatan Venezuela dan kerap menggunakan forum internasional untuk mengecam intervensi asing.
Meski masa jabatannya sebagai Menteri Luar Negeri berakhir pada 2017, pengaruh Delcy Rodríguez di kancah internasional tidak pernah memudar.
Ia justru bertransformasi menjadi representasi utama pemerintah Venezuela di luar negeri, terutama ketika Presiden Maduro mulai membatasi perjalanan internasionalnya.
Delcy menjadi jembatan krusial dalam memperkuat aliansi strategis dengan negara-negara seperti Turki, China, dan Iran.
Namun, sepak terjang diplomasinya tak jarang memicu kontroversi. Pada 2016, ia sempat menuai sorotan saat mencoba masuk secara paksa ke pertemuan blok Mercosur di Buenos Aires setelah keanggotaan Venezuela ditangguhkan.
Empat tahun berselang, namanya kembali mencuat dalam skandal “Delcygate” di Spanyol.
Meski dilarang memasuki wilayah Schengen oleh Uni Eropa, ia mendarat di Bandara Barajas, Madrid, untuk bertemu secara diam-diam dengan Menteri Transportasi Spanyol saat itu.
Baca Juga: Militer AS Invasi Venezuela, Dino Patti Djalal Sebut Hukum Rimba Gantikan Hukum Internasional
Hingga kini, Rodríguez tetap menjadi salah satu dari puluhan pejabat tinggi Venezuela yang dikenai sanksi oleh Uni Eropa atas tuduhan pelanggaran hak asasi manusia dan pelemahan demokrasi.
Reporter: Tsabita Aulia
