MBG Kembali Digulirkan, Ini Catatan Kritis JPPI Soal Arah Pendidikan

Suara.com - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali dijalankan secara serentak untuk tahun anggaran 2026. Sehari sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengklaim program tersebut telah berhasil hampir sepenuhnya.

Dalam pidatonya saat retret bersama para pejabat negara, Prabowo menyebut Program MBG telah mencapai tingkat keberhasilan 99,99 persen.

Namun, klaim tersebut mendapat kritikan dari Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI), Ubaid Matraji. Menurutnya, angka keberhasilan itu justru menunjukkan persoalan serius dalam arah kebijakan pendidikan nasional.

“Iya, memang berhasil, tapi berhasil merusak pendidikan. Merusak arah kebijakan, merusak prioritas anggaran pendidikan, dan merusak masa depan anak-anak,” kata Ubaid dalam pernyataannya, Jumat (9/1/2026).

Ubaid menegaskan, persoalan MBG bukan terletak pada niat memberi makan anak sekolah. Ia menyebut masalah muncul karena program tersebut dijalankan dengan mengorbankan anggaran pendidikan dan mutu penyelenggaraan sekolah.

“Tahun 2026 ini, MBG akan dibiayai Rp1,2 triliun per hari. Ironisnya, 69 persen dananya hasil jarah anggaran pendidikan,” ujar Ubaid.

Menurut JPPI, skema pembiayaan tersebut berisiko menggeser prioritas pendidikan yang lebih mendesak, seperti perbaikan mutu guru, infrastruktur sekolah, dan akses pendidikan yang adil.

JPPI mencatat, MBG justru berpotensi memperlebar ketimpangan mutu pendidikan. Ubaid menyebut, persoalan utama pendidikan Indonesia bukan soal ketiadaan makanan, melainkan akses sekolah yang belum berkeadilan, ketimpangan mutu pendidikan, serta kesejahteraan guru.

Berdasarkan data Kemendikbudristek 2024, hanya 6,2 persen guru PAUD yang telah tersertifikasi. Sementara di jenjang SD dan SMP, jumlah guru bersertifikat baru berkisar 34–40 persen. 

Pada saat yang sama, sebanyak 63–71 persen ruang kelas SD di berbagai daerah tercatat dalam kondisi rusak, dan situasi ini dinilai tidak jauh berubah hingga 2025.

“Memberi makan anak di ruang kelas yang rusak dan dengan pendampingan guru yang tidak didukung kualitas dan kesejahteraan, ini pasti memperburuk mutu pendidikan kita. Hari ini kita sedang terpuruk di jajaran yang terburuk di Asia Tenggara,” ujar Ubaid.

Prestasi Akademik Menurun

JPPI juga menyoroti capaian akademik siswa yang dinilai tidak menunjukkan perbaikan seiring pelaksanaan MBG. Perbandingan hasil Ujian Nasional (UN) 2019 dengan Tes Kemampuan Akademik (TKA) 2025 justru menunjukkan penurunan signifikan pada mata pelajaran matematika, bahasa Indonesia, dan bahasa Inggris.

Menurut Ubaid, kondisi tersebut memperlihatkan bahwa persoalan pendidikan nasional bukan semata soal pemenuhan gizi, melainkan lemahnya sistem pembelajaran.

“Negara memberi makan tubuh siswa, tetapi membiarkan otak mereka tumbuh dalam sistem pembelajaran yang rapuh,” katanya.

Beban Tambahan bagi Guru

Selain itu, JPPI menilai MBG telah menempatkan guru pada posisi yang tidak semestinya. Guru dibebani tugas non-pedagogis, mulai dari urusan logistik, distribusi, hingga pengawasan makanan, yang dinilai menggerus waktu mengajar dan mendampingi siswa.

Kasus di Kampar, Riau, disebut sebagai contoh dampak kebijakan tersebut. Dalam kasus itu, guru honorer dipecat dan kepala sekolah dinonaktifkan akibat persoalan teknis pelaksanaan MBG.

Ubaid juga menyoroti ketimpangan penghasilan antara tenaga pendidik dan karyawan MBG. Ia menyebut gaji karyawan MBG bisa mencapai hingga 10 kali lipat gaji guru honorer, padahal mayoritas anggaran program tersebut bersumber dari anggaran pendidikan.

“Dalam posisi ini menjadi jelas, bahwa guru dijadikan tumbal dan sapi perah agar proyek MBG tetap hidup,” tegasnya.

Dinilai Abaikan Putusan MK

JPPI turut menyinggung kewajiban negara untuk menghapus pungutan biaya sekolah sebagaimana diperintahkan Mahkamah Konstitusi. Berdasarkan perhitungan JPPI, penghapusan biaya sekolah dapat dituntaskan dengan anggaran Rp75 triliun dari pos pendidikan, atau setara dengan dua bulan anggaran MBG.

Di sisi lain, JPPI mencatat masih ada 4,1 juta anak yang berstatus tidak sekolah.

“Saat ini, 4,1 juta anak masih berstatus anak tidak sekolah. Ini bukan sekadar kelalaian kebijakan, tetapi pembangkangan terhadap konstitusi,” ujar Ubaid.