Sosiolog USK Sebut Peran Dasco Jadi Titik Balik Percepatan Pemulihan Aceh

Suara.com - Sosiolog cum Guru Besar Universitas Syiah Kuala Aceh, Ahmad Humam Hamid, menilai Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad memiliki peran penting mengubah jalannya penanganan pascabencana di Negeri Serambi Mekkah tersebut.

Menurut Humam, dikutip hari Selasa (13/1/2026), bencana di Aceh bukan sekadar peristiwa alam yang menghancurkan rumah, jembatan, kuala, dan fasilitas publik.

Ia membuka cermin yang jauh lebih luas tentang bagaimana negara bekerja dalam situasi krisis, bagaimana kepemimpinan diuji, dan bagaimana politik serta birokrasi berinteraksi ketika waktu menjadi faktor paling menentukan.

Sejak awal, masyarakat Aceh dihadapkan pada kenyataan pahit: pemerintah pusat tidak menetapkan status bencana nasional.

Namun paradoksnya, tindakan negara di lapangan justru menunjukkan bahwa Aceh diperlakukan sebagai prioritas nasional secara faktual. 

Meskipun langkah-langkah teknis seperti pembangunan jembatan darurat oleh TNI, hal itu tetap terasa seperti potongan puzzle yang belum membentuk gambar utuh.

Yang hilang, menurut Humam, adalah kepemimpinan yang mampu menyatukan seluruh elemen kekuatan negara.

Dasco jadi titik balik

Titik balik mulai terlihat ketika Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mulai masuk ke dalam ruang kebijakan konkret di lapangan.

Humam momentum 30 Desember 2025 sebagai fase krusial.

"Satgas DPR langsung menggelar rapat di Aceh, titik bencana, dihadiri Dasco, Mendagri Tito Karnavian, dan Menteri Keuangan Purbaya. Dari sini dinamika berubah. Dasco masuk tanpa retorika berlebihan. Tak juga ada pidato heroik, tapi atmosfernya beda," kata dia.

Kehadiran Dasco, yang juga dikenal sebagai orang dekat Presiden Prabowo, dinilai membawa variabel baru dalam kecepatan pengambilan keputusan.

"Memang, secara formal, Dasco adalah Wakil Ketua DPR. Tapi secara praktik, dia tampil sebagai pusat sentrifugal legislatif. Dia bisa menjaga politik nasional tak terpecah, memastikan DPR melakukan pengawasan, tapi juga ikut praktik mengondisikan percepatan. Kedekatannya dengan Presien Prabowo juga membuat komunikasi lebih cair."

Dalam pandangan Humam, isu anggaran yang biasanya tertahan di level teknokratis kini menjadi lebih cair karena adanya dorongan politik yang kuat.

"Kalau dalam kebijakan publik, Dasco menjadi jembatan antara kehendak politik dengan kebutuhan riil masyarakat terdampak bencana," kata dia lagi.

Hal ini sangat penting mengingat masyarakat Aceh memiliki standar keberhasilan yang pragmatis: apakah akses jalan pulih, jembatan tersambung, dan layanan publik berjalan kembali.

Pragmatisme Aceh ini, lanjut Humam, menjelaskan mengapa peran tokoh pusat seperti Dasco menjadi sangat relevan.

Aceh tidak memerlukan retorika, melainkan hasil nyata yang mampu mengakhiri fase darurat dan memulai tahap pemulihan jangka panjang.

Saat ini, tantangan terbesar adalah memastikan fase Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Rehab-Rekon) tidak terjebak dalam birokrasi yang melelahkan.

Ketika fase Rehab-Rekon benar-benar dimulai, urusan akan jauh lebih kompleks. Pemulihan infrastruktur hanyalah fondasi.

Tantangan nyata ada pada penyediaan ribuan rumah layak huni bagi keluarga terdampak dan penguatan ekonomi lokal. Nelayan, petani, dan pelaku UMKM membutuhkan kepastian distribusi dan bantuan modal agar ekonomi Aceh tidak lumpuh total.

"Kalau ditinjau keseluruhan proses yang berjalan, peran Dasco adalah variabel penting. Dia menjaga langkah pemerintah pusat dan DPR tidak berjalan sendiri-sendiri. Dia juga bisa memastikan politik anggaran berpihak pada kebutuhan lapangan."

Menurutnya, tanpa figur sentral yang mampu mengonsolidasikan kekuatan politik dan eksekutif, risiko tumpang tindih program dan keterlambatan anggaran akan terus menghantui.

Fenomena Aceh menunjukkan bahwa dalam kondisi tertentu, politik justru bisa menjadi alat percepatan, bukan penghambat.